Gubernur Pimpin Kick Off Penandatanganan Pengadaan Barang/Jasa Serentak Se-Kalteng
PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran memimpin kegiatan Video Conference Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) serta Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa secara serentak se-Kalimantan Tengah tahun 2020 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (16/01/2020).
Penandatangan kontrak secara simbolis yang diikuti oleh penandatangan kontrak di daerah secara bersamaan tersebut dilaksanakan seusai Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri meyampaikan laporan mengenai realisasi anggaran provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana evaluasi TEPRA hingga 31 Desember 2019. Laporan realisasi anggaran meliputi realisasi keuangan dan realisasi fisik.
Kegiatan hari ini juga dirangkai dengan Pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Batingsor dan Karhutla oleh Gubernur Kalimantan Tengah serta Penandatanganan MoU tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya, Gubernur Kalimantan Tengah mengatakan banyak hal yang dapat dipetik, dilalui, dan dikerjakan pada tahun lalu. “Semoga dengan pengalaman tahun kemarin kita bisa bekerja lebih baik, lebih giat, dan lebih semangat,” ucapnya.
Gubernur berharap kegiatan kali ini dapat bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang berguna secara pribadi maupun bagi masyarakat pada umumnya menuju Kalimantan Tengah BERKAH. Selain itu, dari Rapat TEPRA hari ini diharapkan dapat diketahui permasalahan anggaran pada tahun lalu dan dievaluasi agar tidak terulang pada tahun 2020.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan tiga kabupaten di Kalimantan Tengah dengan realisasi penyerapan anggaran tertinggi, yakni Kabupaten Gunung Mas dengan realisasi keuangan 94,28% dan realisasi fisik 97,80%; Kabupaten Pulang Pisau dengan realisasi keuangan 94,18% dan realisasi fisik 99,16%; serta Kabupaten Murung Raya dengan realisasi keuangan 93,80% dan realisasi fisik 94,83%.
Seluruh perangkat daerah diimbau agar penandatanganan kontrak untuk tahun anggaran 2020 selambat-lambatnya dilakukan per 1 Mei 2020. “Ini sebagaimana amanat Presiden pada Rakornas tanggal 6 November 2019,” jelas Wagub.
Perangkat daerah juga diimbau untuk menghindari permasalahan lelang yang gagal atau batal, di samping pengadaan barang dan jasa harus dilakukan tepat waktu karena keterlambatan dapat mempengaruhi dinamika perekonomian di daerah.
Berkaitan dengan Pengukuhan FPRB Batingsor dan Karhutla, Gubernur mengatakan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Selanjutnya berkaitan dengan penandatangan MoU penanggulangan bencana, dikatakan Gubernur bahwa hal ini merupakan wujud peran serta dalam menekan, mengurangi, dan bahkan menghilangkan risiko bencana di Bumi Tambun Bungai.
Sesi tanya jawab diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan teknis pengadaan barang dan jasa serta penanggulangan bencana Batingsor dan Karhutla di Kalimantan Tengah.
Tampak hadir pula dalam kegiatan hari ini, antara lain jajaran Forkopimda Kalimantan Tengah, Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah atau yang mewakili, para kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalimantan Tengah, kepala instansi vertikal di Kalimantan Tengah, dan para rekanan kontrak prioritas.
Wakil Bupati/Wakil Walikota se-Kalimantan Tengah menerima video conference didampingi kepala perangkat daerah masing-masing.
Sementara itu, dalam konferensi pers seusai kegiatan, sehubungan dengan dana penanggulangan bencana, Gubernur berharap kabupaten yang rentan terdampak kebakaran setiap tahun untuk tidak bergantung dengan pusat atau provinsi, namun masing-masing menganggarkan maksimal Rp 5 miliar dana tidak terduga pada APBD mereka. Provinsi sendiri menganggarkan Rp 20 miliar untuk masalah Karhutla. “Pemerintah Provinsi akan fokus pada pencegahan, yaitu 2-3 bulan sebelum masuk kemarau panjang atau kemarau kering melalui sosialisasi yang melibatkan Kepala Desa, Kepala RT, Tokoh Adat, Damang, Mantir, Masyarakat Peduli Api, TNI, dan Polri,” jelas Gubernur. (ran/dew/sop/eka)