Sekda Saksikan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri, didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Lies Fahimah, turut serta menghadiri acara penyerahan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ini diikuti secara daring di Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (22/04/2021).
Acara ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi tahun 2020. Setiap tahunnya Kemenpan-RB melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) terhadap 84 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. “Tujuan evaluasi untuk menilai dan membina instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja dan reformasi biroraksi. Tidak hanya menilai kemajuannya, namun juga memberikan pembinaan teknis untuk semakin meningkatkan kualitas implementasinya,” ungkap Plt. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Agus Puji Hatara dalam laporannya.
Visi untuk menciptakan Indonesia yang maju dan sejajar dengan negara maju di dunia memerlukan kesiapan yang matang dari birokrasi, salah satunya yang perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang mampu memberikan layanan publik secara prima bagi masyarakat, mampu berdampak positif pada capaian pembangunan daerah dan nasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah Internasional.
Keterbatasan sumber daya dan anggaran menuntut setiap instansi untuk mengelola anggaran dan sumber daya secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. “Birokrasi yang berorientasi pada hasil, harus mampu menjamin programnya memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Agus.
Pada tahun 2025, reformasi birokrasi diharapkan telah menghasilkan tata kelola yang semakin berkualitas, sehingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Kami mengharapkan komitmen yang semakin kuat pada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada berbagai area perubahan, termasuk akuntabiltas kinerja, sehingga terbangun budaya birokrasi yang berkinerja tinggi, berintegritas tinggi, dan melayani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.
Evaluasi berpedoman pada Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB dan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi SAKIP dikelompokkan dalam kategori peringkat, yakni 7 predikat: AA (sangkat memuaskan/istimewa), A (memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik), C (kurang), dan D (masih sangat kurang). Kategori ini menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada hasil, mengelola perbaikan terhadap 8 area perubahan, di level instansi maupun unit kerja di bawahnya, meningkatkan kualitas implementasi kebijakan, mewujukan perubahan nyata dan berdampak pada tata kelola pemerintahan, serta mampu menjawab tantangan dan isu strategis.
Sementara itu, Menteri Tjahjo Kumolo yang turut hadir secara langsung dalam acara tersebut, dalam sambutan menyatakan bahwa reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif dan lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan. “Kuncinya, percepatan memberikan pelayanan pada masyarakat,” tegasnya.
“Selamat dan mohon Kementerian/Lembaga/Instansi daerah mempertahankan dan meningkatkan (prestasi) ini, pasti ada konsekuensi “imbalan” dari prestasi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah yang dilayani,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Provinsi Kalteng, yakni Kabupaten Kapuas, dengan predikat B menerima penghargaan secara langsung bersama perwakilan dari 33 Provinsi lainnya. Turut hadir menyaksikan secara daring acara tersebut, Sekda se-Indonesia dan seluruh jajaran Kemenpan-RB. (dew/boy/ben)