PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Pembahasan Perpanjangan PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat secara virtual melalui konferensi video dari Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Sabtu (17/7/2021).

Rakor dalam rangka mengevaluasi dan membahas perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingkat PPKM ini dalam upaya menanggulangi dan menekan jumlah sebaran penularan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung secara virtual oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Turut hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rapat yang berlangsung melalui konferensi video ini, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, beserta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Diketahui sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah resmi mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat yang diumumkan pada 1 Juli 2021 lalu di Istana Kepresidenan. Kebijakan ini guna memperketat aktivitas masyarakat sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas yang diberlakukan sejak 3 Juli-20 Juli 2021 dengan fokus penerapan di Jawa-Bali.

Selanjutnya, menyusul kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat juga resmi memperpanjang PPKM Mikro di luar Pulau Jawa-Bali terhitung tanggal 6-20 Juli 2021. Serentak juga termasuk Provinsi Kalteng, di mana Gubernur Sugianto Sabran telah resmi mengeluarkan instruksi Nomor 180.17/109/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Menindaklanjuti kebijakan Perpanjangan PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat yang sedang berlangsung dan akan selesai beberapa hari lagi, yaitu pada 20 Juli 2021, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju mengevaluasi dengan memperhatikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang masih meningkat. Dalam rapat tersebut, beberapa Menteri turut serta menyampaikan paparan dan memberikan solusi.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian antara lain menyampaikan keseriusan dalam upaya pengendalian COVID-19 dengan berpedoman pada data dasar. “Namun yang di luar Jawa-Bali, ini betul-betul kita bergerak secara serius dan sistematis, lalu waspada dan upayakan untuk bisa terus mengendalikan dengan dasar data atau evidence based,” kata Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri juga meminta Pemerintah Daerah untuk terus memantau data tersebut setiap hari sebagai data utama dalam menentukan langkah kebijakan. “Jadi, di setiap daerah memang betul-betul, rekan-rekan Kepala Daerah, baik di tingkat I maupun di tingkat II, betul-betul bisa setiap hari mengecek data di Satgas COVID-19 atau Dinas Kesehatan seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, yaitu angka-angka kasus positif konfirmasi, BOR (Bed Occupancy Rate), angka kematian, (dan) recovery rate. Itu empat data yang paling utama yang harus dimiliki oleh Bapak/Ibu sekalian Kepala Daerah untuk mengambil langkah kebijakan. Apakah memperkuat di hulunya, (dengan) pengetatan, atau memperkuat di hilirnya, (dengan) di penyiapan kapasitas kesehatan, (berupa) treatment,” ungkap Mendagri menjelaskan.

Kemudian, juga terkait tentang beberapa permasalahan yang terjadi di beberapa daerah, Mendagri mengutarakan bahwa kuncinya terletak pada koordinasi dari Pemerintah Daerah bersama Forkopimda untuk menggandeng elemen-elemen masyarakat. “Kami melihat bahwa ini kuncinya adalah koordinasi dari Pemerintah Daerah bersama Forkopimda dan merangkul Ormas dan tokoh-tokoh berpengaruh di daerah masing-masing agar mereka (masyarakat) bisa memahami, mulai dari penggunaan masker. Pentingnya penggunaan masker masih terus harus kita sosialisasikan. Sekali lagi memang dari dulu kita sudah sampaikan banyak kampanye yang dilakukan, tetapi sepertinya kepatuhan kepada masker ini sudah mulai menurun, mungkin karena kejenuhan. Oleh karena itu, mari mulai dibangkitkan kembali,” ucap Mendagri.

Sementara itu, menjelang Idul Adha, Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan untuk bersungguh-sungguh dalam menerapkan PPKM agar tidak menimbulkan lonjakan kasus COVID-19, sehingga PPKM tidak perlu diperpanjang. “Demikian juga dengan Idul Adha bisa berpotensi menjadi ledakan baru. Kita berusaha untuk betul-betul mengefektifkan PPKM ini supaya tidak diperpanjang, tetapi jika terjadi ledakan baru, maka ini akan diperpanjang lagi,” jelas Mendagri.

Mendagri pun berharap apabila PPKM harus diperpanjang, maka upaya itu harus efektif untuk menurunkan angka kasus COVID-19. “Kita sangat berharap bahwa PPKM ini kalaupun nanti diperpanjang, itu betul-betul bisa efektif. Kita berpikir lebih baik kita tekan dan betul-betul efektif untuk melandaikan kasus di daerah masing-masing dalam jangka waktu yang pendek dibanding kita tanggung-tanggung untuk melakukan, melandaikan. Kasusnya tidak landai, maka akan diperpanjang lagi,” tegas Mendagri Tito Karnavian.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan terkait vaksin maupun pendistribusian perlindungan sosial (Perlinsos) dan bantuan sosial (Bansos) yang hingga saat ini belum terealisasi secara maksimal. “Namun, yang masih persoalan adalah logistik daripada vaksin itu sendiri. Demikian, tentunya kita juga akan melakukan evaluasi terhadap testing dan tracing yang diamanatkan oleh Mendagri dan realisasi di lapangan. Dan, sekali lagi pemberian Perlinsos dan Bansos itu lebih cepat,” ucap Menko Bidang Perekonomian tersebut.

Lebih lanjut, Menko Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembagian beras 10 kg sebetulnya sangat terbatas karena nilainya sekitar Rp 100.000,-. “Jadi, tentu Perlinsos dan Bansos dari daerah itu perlu dipercepat, apalagi tadi realisasinya sangat rendah di angka 17 dan 18 persen, sehingga ini menjadi catatan juga agar ini bisa direalisasikan, terutama pada saat PPKM darurat ini,” kata Menko Airlangga Hartarto.

Usai paparan dari para menteri, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian laporan dari beberapa Kepala Daerah. Dalam kesempatan itu, Wagub Edy Pratowo turut menyampaikan laporan data terkini Provinsi Kalteng. “Yang pertama dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Gubernur Kalimantan Tengah juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/109/2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro,” kata Wagub Kalteng dalam rapat bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju melalui konferensi video tersebut.

Lebih lanjut dalam laporan tersebut, Wagub Kalteng Edy Pratowo juga menyampaikan penambahan dua wilayah kabupaten dengan kriteria level 4 dalam masa PPKM Mikro Diperketat. “Jika di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 yang diubah menjadi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 ada tiga kabupaten/kota yang ditetapkan dalam penerapan PPKM Diperketat, maka melalui Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180, kami menetapkan tambahan untuk dua kabupaten lagi, sehingga untuk penerapan PPKM Diperketat di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lima kabupaten/kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Kotawaringin Timur yang memang dalam beberapa hari terakhir cenderung untuk terkonfirmasi positif meningkat,” kata Wagub Edy Pratowo.

Dalam kesempatan itu, Wagub Edy Pratowo juga menyampaikan progres pemberian vaksinasi kepada masyarakat Kalteng dan meminta dukungan Pemerintah Pusat terhadap ketersediaan stok vaksin COVID-19. “Capaian vaksinasi dosis 1 untuk seluruh kelompok target sasaran vaksinasi mencapai 419.887 orang atau 20,69% dari target 2.088.905 orang. Sedangkan vaksinasi dosis 2, mencapai 206.740 orang atau 11,48%. Kami mohon dukungan distribusi vaksin karena antusiasme masyarakat sangat baik dan mereka juga bahkan sampai rela antri sejak subuh sampai dengan sore hari,” beber Wagub.

Tidak hanya itu, Wagub Edy Pratowo juga melaporkan kepada para menteri tentang langkah-langkah yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalteng bersinergi dengan jajaran TNI dan POLRI dalam menekan dan menanggulangi lonjakan kasus COVID-19. “Kami melakukan tracing, testing, dan kemudian treatment setiap hari dilaksanakan. Dan, antisipasi jika terjadi kedaruratan untuk ketersediaan tempat tidur, beberapa tempat juga telah kami skenariokan, di antaranya untuk persiapan di tempat GOR, kemudian GOR yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, juga yang disiapkan oleh jajaran TNI dan POLRI dengan tenda-tenda darurat,” ujar Wagub.

Selain itu, Wagub Kalteng menyampaikan kepada Menko Perekonomian terkait ketersediaan jumlah tenaga kesehatan yang juga perlu menjadi pemikiran bersama karena menjadi pertimbangan ketika menghadapi lonjakan kasus ke depannya. “Namun, kami berharap dengan adanya dukungan semua pihak dan kami juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi terutama untuk melakukan penyekatan di beberapa wilayah karena Kalimantan Tengah ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, sehingga di beberapa ruas tempat yang kami kira sangat strategis juga dilakukan penyekatan. Dan, ini juga memberikan dampak yang efektif bagi perkembangan untuk pengendalian COVID-19 di Kalimantan Tengah. Kemudian, kami juga berharap sekali dukungan-dukungan yang kami sampaikan kepada Pak Menteri tadi untuk bisa di-support dari Pemerintah Pusat dan pada prinsipnya kami sejalan tegak lurus melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,” pungkas Wagub Kalteng Edy Pratowo.

Turut hadir mendampingi Wagub Kalteng di Aula Eka Hapakat mengikuti rapat koordinasi secara virtual, yaitu Kepala Dinas Kesehatan dr. Suyuti Syamsul serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Erlin Hardi. (renn/eka)