Tindak Lanjuti Penyetaraan Jabatan Pasca Penyederhanaan Birokrasi, Pemprov Kalteng Gelar Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Badan Kepegawaian Daerah, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian se-Kalimantan Tengah Tahun 2021.
Acara rapat koordinasi dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Kamis (17/3/2022).
Pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional dan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan pasca pelaksanaan pelantikan serta hal-hal yang dinilai penting dan strategis dalam hal organisasi dan kepegawaian di Kalimantan Tengah.
Saat memberikan sambutan, Penjabat Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa rapat koordinasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 yang salah satunya adalah perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 level dan mengganti atau mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.
“Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut telah kita laksanakaan, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan ada peningkatan kinerja birokrasi agar lebih gesit, dinamis, dan adaptif terhadap lingkungan strategis,” ungkap Penjabat Sekretaris Daerah.
Lebih lanjut, Penjabat Sekretaris Daerah berharap rapat koordinasi ini dapat mengidentifikasi dan menemukan solusi permasalahan pasca pelaksanaan pelantikan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan yang timbul terutama dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian.
“Saya mengajak kita semua untuk dapat menyampaikan identifikasi permasalahan yang terjadi pada masing-masing pemerintah daerah agar selanjutnya dibahas dan ditemukan solusi terbaik dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujarnya.
Hadir pada rapat koordinasi ini, di antaranya Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah, Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lisda Arriyana. (rik/ben)