Wagub Kalteng Terima Laporan Tahunan Komisi Informasi
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menerima Laporan Tahunan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalteng di ruang kerjanya di Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (20/4/2022).
Laporan Tahunan KI Provinsi Kalteng merupakan hasil monitoring keterbukaan informasi selama tahun 2021 yang menjadi kewajiban dari lembaga independen tersebut untuk menyampaikannya kepada Wagub Kalteng dan DPRD Provinsi Kalteng.
“Ini menjadi kewajiban dari Komisi Informasi untuk menyampaikan laporan tahunan itu kepada DPRD Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur atau Wakil Gubernur sesuai diatur di UU Keterbukaan Informasi Publik sambil menyampaikan sejauh mana badan publik di Kalimantan Tengah yang sudah informatif kemudian yang menuju informatif, bawahnya lagi cukup informatif, yang kurang informatif, dan tidak informatif,” kata Ketua KI Provinsi Kalteng M. Roziqin, S.Si., M.A.P. usai pertemuan.
Lima kategori tersebut didapat dari hasil monitoring evaluasi KI terhadap badan publik di Kalteng selama tahun 2021 yang kemudian dilaporkan di tahun 2022 ini. KI juga akan melakukan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik tahun 2022.
“Selanjutnya kami menyampaikan di dua bulan ini akan dilakukan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik. Memotret sejauh mana potret layanan informasi publik di Kalimantan Tengah selama tahun 2021,” ungkapnya.
Soal keterbukaan publik, Kalteng masuk dalam kategori sedang. Ke depan, kata M. Rozoqin, ada perbaikan dalam pelayanan keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Ini akan dinilai informan dari daerah dan Tim Pokja Nasional. “Karena dari beberapa indikator badan publik yang informatif juga naik,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, seperti yang diungkapkan M. Roziqin, menerima dan menyambut baik kunjungan tersebut. Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih dan akan membaca serta mempelajari laporan tahunan tersebut, apalagi keterbukaan informasi bagian dari mewujudkan good government. (ira/may/ist)