Pemprov Kalteng Lakukan Penetrasi Pasar Tekan Laju Inflasi
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Berbagai langkah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mengatasi laju inflasi. Pemprov melakukan upaya penetrasi serius pada daerah di Kalteng yang laju inflasinya cukup tinggi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng H. Nuryakin mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI melalui sistem daring pada Senin (6/3/2023). “Perlu diwaspadai mendekati Ramadan, yaitu bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam, dan komoditas lainnya,” ungkap Sekda di sela-sela rapat tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa kabupaten di Kalteng yang harga komoditasnya mengalami kenaikan cukup tinggi dan berpotensi inflasi. Kabupaten tersebut adalah Pulang Pisau dan Katingan di mana harga komoditas pangan seperti beras mengalami kenaikan, sementara di Kotawaringin Barat harga minyak goreng juga mengalami kenaikan.
“Tadi kita melihat ada beberapa kabupaten dan diperkirakan harga beras itu tinggi terutama di Pulang Pisau dan Katingan padahal daerah penghasil beras. Ini menjadi perhatian kita dan harus dicek, termasuk tadi harga minyak goreng di Kotawaringin Barat padahal di sana penghasil dan ada pabrik di sana,” tutur Sekda Nuryakin.
Lebih lanjut, Sekda mengatakan ada juga kabupaten yang masih belum melakukan upaya kongkrit mengatasi inflasi. Ini berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat pengendalian tersebut. Sekda menyebutkan ada 4 kabupaten terkait hal itu, yakni Kapuas, Seruyan, Sukamara, dan Murung Raya.
“Ini jangan sampai seolah-olah jadi pemadam kebakaran kabupaten/kota. Mereka tidak melakukan upaya tapi kita yang turun. Harusnya ada surat peringatan dari kita dulu kenapa tidak melakukan,” tegasnya.
Sementara itu, Mendagri RI Tito Karnavian menekankan semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama antar daerah. Presiden RI Joko Widodo, menurutnya, juga turun langsung memantau ketersediaan bahan pokok.
“Bahwa inflasi harus dijaga betul. Masyarakat kita harus memperoleh pasokan yang cukup untuk pangan terutama dan harga barang/jasa yang terjangkau,” tandasnya. (ira/bow)