Pengendalian Inflasi Wujud Tanggung Jawab Moral Pemerintah Kepada Masyarakat
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri RI Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Utama, Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (6/6/2023).
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. Rakor Mingguan ini dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Utama, Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (6/6/2023).
Hadir dari Pemprov Kalteng, yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko didampingi Deputi BI Perwakilan Maghfur, Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalteng Sunarti, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng Aster Bonawaty, Kepala Biro Perekonomian Said Salim, serta Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.
Saat memimpin Rakor di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Mendagri dalam pengantarnya mengemukakan berdasar rilis BPS, inflasi di Indonesia cukup terkendali. “Kita, alhamdulillah, inflasi dari tahun ke tahun, artinya di Bulan Mei tahun 2023 dibanding Mei 2022, year on year, itu 4,33% menurun ke angka 4%,” ungkapnya.
“Dan kemudian, month to month yang di bulan lalu, dari bulan ke bulan, naik di Bulan April 0,33% seperti dilihat di grafik. Itu turun ke angka 0,09% dari Bulan April ke Mei. Ini artinya, inflasi di Indonesia secara umum relatif terkendali,” lanjut Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri kemudian menuturkan Presiden sudah mengetahui progres positif tersebut dan memberikan apresiasi. “Bapak Presiden sudah mendapat informasi langsung mengenai hal ini. Beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian karena inilah kerja sama Pemerintah Pusat dengan seluruh Pemerintah Daerah,” beber Mendagri.
Selanjutnya, ditegaskan, pengendalian inflasi adalah tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. “Inilah tanggung jawab moral kita kepada masyarakat karena dengan terkendalinya harga barang dan jasa, artinya terjadi keterjangkauan harga dan ketersediaan yang cukup untuk barang dan jasa, terutama makanan, minuman, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita,” pungkas Mendagri.
Lebih lanjut, berdasarkan rilis BPS pada tanggal 5 Juni 2023, pada Mei 2023 inflasi year on year (y-on-y) Indonesia berada di angka 4,00%, tingkat inflasi month to month (m-to-m) Mei 2023 0,09%, dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Mei 2023 sebesar 1,10%. Untuk penyumbang inflasi terbesar, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. (set/ben)