TPID Kalteng Gelar Rapat Evaluasi Inflasi Bulan Juni 2023
TPID Kalteng Gelar Rapat Evaluasi Inflasi Bulan Juni 2023
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan kegiatan rapat evaluasi terhadap hasil rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan inflasi di wilayah Provinsi Kalteng yang terjadi pada Bulan Juni 2023.
Rapat evaluasi bulanan tersebut dipimpin oleh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko, bertempat di Ruang Rapat Bajakah Utama, Lantai II Kantor Gubernur pada Selasa (4/7/2023) pagi.
Rapat tersebut diikuti pula oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aster Bonawaty, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Riza Rahmadi, dan Kepala Biro Perekonomian Said Salim, serta perwakilan dari BI, BPS, Bulog, dan perangkat daerah/instansi terkait lainnya.
Seperti diketahui dari rilis BPS Kalteng, inflasi Kalteng pada Juni terpantau relatif aman dan stabil. Inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit di Bulan Juni 2023 sebesar 0,27%, sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan angka inflasi Bulan Mei 2023 yang sebesar 0,28%.
Adapun komoditas penyumbang inflasi Bulan Juni, antara lain angkutan udara, beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, tomat, bawang putih, dan perhiasan. “Cuti bersama yang tanggal 28 dan 30, sehingga itu mengakibatkan terutama angkutan udara itu naik,” jelas Perwakilan BPS A. Tantowi saat paparan.
Lebih lanjut, angka inflasi tahun kalender atau year to date (Juni 2023 terhadap Desember 2022) untuk gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit tercatat sebesar 1,53%. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year (Juni 2023 terhadap Juni 2022), adalah sebesar 3,55%.
Meski inflasi Kalteng relatif terkendali, Sahli Yuas Elko dalam rapat tersebut meminta semua instansi terkait untuk tetap mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pokok, seperti beras, daging ayam ras, cabai, dan bawang. “Cari upayanya ke sana, tentu melalui rapat koordinasi dengan lintas stakeholders,” tegas Sahli Ekeubang. (set/ben)