Wagub Edy Pratowo Ikuti Rakorsus Penanggulangan Karhutla Bersama Menko Polhukam
Wagub Kalteng Edy Pratowo hadir mengikuti Rakorsus dalam rangka Peningkatan Upaya Penanganan Karhutla pada Masa El Nino Tahun 2023 bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri terkait lainnya secara virtual dari Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Senin (9/10/2023).
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo hadir mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) dalam rangka Peningkatan Upaya Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Masa El Nino Tahun 2023 bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri terkait lainnya secara virtual dari Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Senin (9/10/2023).
Rakorsus juga menghadirkan Gubernur, Wagub, unsur Forkopimda, dan Kepala BPBD yang mewakili sejumlah Provinsi lainnya yang menjadi prioritas penanganan Karhutla, antara lain Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Wagub Edy Pratowo, dalam laporan yang disampaikannya di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat terkait penanganan Karhutla dan menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan. “Dari upaya yang dilakukan bersama TNI/Polri, Satgas, dan instansi terkait, semua telah melakukan upaya terbaik,” ungkap Wagub.
Lebih lanjut, Wagub menjelaskan persoalan di lapangan, antara lain kondisi kering, sehingga sumber air di lapangan tidak ada. Sedangkan upaya water bombing, terkendala karena visibilitas atau jarak pandang yang sangat minim. Namun demikian, seluruh upaya tetap dikerahkan untuk menjaga agar tanah gambut tetap lembab. “Saat ini, kami fokuskan ke area Pulang Pisau dan Kotim agar kebakaran tidak menganggu fungsi Bandara Tjilik Riwut yang dapat mempengaruhi perekonomian dan akses masyarakat,” jelas Wagub kemudian.
Selanjutnya, Wagub menerangkan sejumlah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama stakeholder terkait Karhutla, antara lain mengeluarkan Surat Edaran, melaksanakan Rakor bersama Bupati/Wali Kota dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan upaya kesiapsiagaan Karhutla, mengalokasikan anggaran Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla, mengaktifkan pos lapangan pengendalian Karhutla sejak akhir Mei 2023, serta melaksanakan komunikasi bersama stakeholder dan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.
“Kami menjaga betul fasilitas umum (Fasum), rumah warga di desa, sarana dan prasarana sekolah, serta bangunan fasilitas umum lainnya karena kondisi api telah mendekati Fasum,” ujar Wagub.
Wagub tetap menekankan komitmen Pemprov Kalteng untuk berusaha semaksimal mungkin mewujudkan Kalteng Bebas dari Asap. “Mohon dukungan dan arahan Pemerintah Pusat,” imbuh Wagub.
Terkait ketersediaan stok pangan, Wagub mengatakan masih terjaga karena Operasi Pasar dan Pasar Penyeimbang terus berjalan.
Wagub pun menyampaikan masukan bagi Pemerintah Pusat tentang pemanfaatan dana DBH-DR untuk infrasturktur di kawasan hutan yang rentan terjadi Karhutla. Selain itu, Wagub menyampaikan agar kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat ke Provinsi lebih dipertajam dan diperkuat, sehingga ada kewenangan yang lebih besar bagi Gubernur untuk memberikan pengawasan dan koordinasi dengan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan beberapa catatan atas laporan dari sejumlah Provinsi yang terdampak langsung Karhutla. “Menyikapi Karhutla dan El Nino tahun ini yang ekstrem, maka kita harus mengambil langkah lebih masif, sehingga kita menegaskan kembali komitmen seluruh Kementerian/Lembaga untuk semakin meningkatkan kerja sama dan saling bahu-membahu dalam peningkatan upaya penanggulangan Karhutla,” pesan Menko Polhukam Mahfud MD.
Langkah yang ditempuh, antara lain menguatkan sinergisitas, memonitor kegiatan Karhutla dengan sumber daya yang ada, patroli rutin, memanfaatkan teknologi untuk memantau hotspot, memantau prediksi iklim dan cuaca BMKG, mengerahkan upaya dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, serta segera menetapkan Siaga Darurat atau Tanggap Darurat bagi daerah dengan Karhutla yang masif agar penanganan didukung dari Pusat. Selain itu, melakukan pemadaman dini, menyinergikan pemadaman darat dan udara, menggunakan metode yang tepat, melakukan penegakan hukum, serta menjaga sifat hidrologis gambut agar jangan sampai kering.
“Terima kasih atas kerja keras semua pihak yang terlibat. Mari kita pertahankan dan tingkatkan kerja sama dan sinergisitas agar kita bisa melalui musim kemarau dan El Nino dengab baik,” pungkas Menko Polhukam Mahfud MD. (dew/yad)