Kalteng Raih Penghargaan UHC Award, Apresiasi Atas Kepesertaan JKN
Provinsi Kalteng meraih penghargaan UHC Award di Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/7/2024).
JAKARTA – BIRO ADPIM. Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Pemerintah Pusat.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan diterima oleh Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo di Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/7/2024).
UHC Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas komitmen memberi perlindungan dan jaminan kesehatan bagi warganya.
Award diberikan kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 95% dari keseluruhan jumlah penduduk daerah setempat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebutkan terdapat 33 Provinsi dan 460 Kabupaten/Kota yang telah berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya dengan cakupan kepesertaan lebih dari 95% dari total penduduknya.
“Terima kasih Bapak/Ibu Gubernur/Bupati/Wali Kota atas komitmennya mencapai UHC dan mengoptimalkan layanan program JKN di wilayah Bapak/Ibu semua,” ungkap Ghufron.
Sebagai Direktur Utama badan penyelenggara program JKN, Ali Ghufron Mukti melaporkan cakupan JKN pada tahun 2024 di Indonesia telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari jumlah penduduk Indonesia.
“Ini menjadikan program JKN sebagai program jaminan kesehatan single payer, komprehensif, terbesar, dan terintegrasi di dunia,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang turut hadir memberikan 3 arahan utama, antara lain meminta seluruh Kepala Daerah untuk memperluas jangkauan kepesertaan sampai 100% dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di samping itu, Wapres meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iuran.
“Pastikan ada monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan,” pungkas Wapres. (dew/spt/ist)