Karo Adpim Johni Sonder Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024
Karo Adpim Setda Provinsi Kalteng Johni Sonder menghadiri Rakor Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (9/10/2024).
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tidak lama lagi akan digelar, tidak terkecuali di Kalimantan Tengah (Kalteng), yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Guna memantapkan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut pada 27 November 2024 mendatang, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (9/10/2024).
Rakor dihadiri Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, unsur Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Kepala OPD dan Instansi Vertikal. Kepala Biro (Karo) Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng Johni Sonder juga tampak hadir dalam Rakor kali ini.
Dalam Rakor ini, Gubernur mendorong KPU untuk lebih masif lagi melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih.
“Agar sosialisasi digencarkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024,” harap Gubernur.
“Saya ingin partisipasi pemilih bisa mencapai 80% hingga 90%,” imbuhnya.
Bahkan, menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng siap membantu sosialisasi Pilkada Kalteng. Pihaknya sudah meminta izin dengan KPU dan Bawaslu untuk turut mensosialisasikan para pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada dalam sejumlah kegiatan Pemprov, seperti dalam event Jalan Santai dan Pasar Penyeimbang.
Karo Adpim Johni Sonder mengungkapkan Gubernur juga meminta semua pihak untuk berpikiran positif. Ditekankan Gubernur dalam keterangan persnya seusai Rakor, kegiatan seperti Pasar Penyeimbang memang dilaksanakan untuk menekan laju inflasi dan membantu masyarakat, sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Sosialisasi nama-nama pasangan calon, menurutnya, dilakukan sebagai wujud dukungan pada KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih mengingat masih ada warga masyarakat yang belum mengenal nama semua pasangan calon. (ran/bow)