KI Pusat: Pemprov Kalteng Terlihat Sekali Berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi
Provinsi Kalteng mengikuti Presentasi Uji Publik Monev KIP Tahun 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
JAKARTA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai sangat berkomitmen terhadap keterbukaan informasi di mana seluruh informasinya sudah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan edukasi juga dilakukan secara penuh dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai ke Desa.
Demikian disampaikan Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi (KI) Pusat Rospita Vici di sela kegiatan Presentasi Uji Publik sebagai tahapan akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Katma F. Dirun hadir untuk mengikuti tahap Presentasi Uji Publik yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
Hadir mendampingi Plt. Sekda Kalteng, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Agus Siswadi. Sementara hadir sebagai Tim Penilai, yakni Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Rospita Vici, Peneliti Kajian Politik Yohan Wahyu, dan Praktisi Hukum Hendri Pandiangan.
Menurut Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Rospita Vici, komitmen yang ditunjukkan Pemprov Kalteng tentunya bisa menjadi role model atau contoh yang sangat baik buat Pemprov lainnya.
“Role model yang sangat baik buat Pemerintah Provinsi lainnya, bagaimana melaksanakan kerja-kerja keterbukaan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, dijelaskan Rospita, dukungan dari Pimpinan Badan Publik tentunya menjadi hal yang paling penting karena kalau berbicara mengenai keterbukaan informasi, yang paling penting dan paling utama adalah komitmennya terlebih dahulu.
Pada kesempatan wawancara, Plt. Sekda Kalteng Katma F. Dirun mengungkapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.
“Yang pertama tentu digitalisasi. Ini kita utamakan karena kebutuhan IT tidak dapat kita pungkiri,” ungkapnya.
Namun, ia menambahkan, pihaknya juga menyadari masih banyak masyarakat Kalteng yang belum mampu mengakses teknologi informasi sebagai akibat rendahnya pengetahuan di bidang teknologi informasi.
“Makanya, selain digital, juga kita mengedepankan secara manual masih kita kedepankan dengan membentuk kelompok informasi masyarakat yang bisa memberikan informasi secara berjenjang kepada masyarakat sampai dengan pedesaan,” papar Plt. Sekda.
Dalam hal ini, Pemprov Kalteng melibatkan aparat-aparat desa yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di pedesaan dan daerah-daerah terluar.
“Salah satu strategi kami melibatkan aparat-aparat desa yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di pedesaan dan daerah-daerah yang terluar,” pungkasnya. (ran/eka/diskominfosantik kalteng)