Wakili Plt. Sekda, Asisten Ekobang Buka Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2026

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Asisten Perekonomian dan Pembanguan (Ekobang) Sri Widanarni, mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda), resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng, Kamis (9/2/2025).

Dalam sambutan Plt. Sekda yang dibacakannya, Asisten Ekobang Sri Widanarni menyampaikan bahwa pada tahun 2026, beberapa prioritas daerah akan menjadi fokus pembangunan, seperti mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air, dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Prioritas daerah lainnya, antara membangun SDM yang sehat dan berkualitas; mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau; membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif; membangun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan; meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta memperkokoh Ideologi Pancasila; dan memberdayakan kearifan lokal serta menjaga harmoni sosial dan alam dalam bingkai falsafah “Huma Betang”.

Plt. Sekda melalui Asisten Ekobang menekankan penyusunan RKPD 2026 harus menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan keselarasan dengan dokumen perencanaan Provinsi Kalteng yang lain serta tetap bersinergi dengan RKPD tahun sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan.

Untuk itu, menurutnya, harus diperhatikan target-target pembangunan yang belum tercapai; isu strategis dan permasalahan pembangunan tahun 2026; isu strategis dan kebijakan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026; dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Tema Pembangunan yang telah ditetapkan untuk Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045, yakni “Penguatan Pondasi Transformasi”. Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026, yakni Provinsi Kalteng sebagai Lumbung Pangan Nasional atau Sentra Swasembada Pangan, Pusat Konservasi Internasional, Pusat Hilirisasi Industri, dan Sektor pengolahan; Peningkatan Sektor Kependidikan dan Kesehatan; Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; serta Ketahanan Pangan, Air, dan Energi.

“Perumusan prioritas pembangunan harus berorientasi kepada masyarakat. Hindari kepentingan ego sektoral dan perkuat sinergi dalam penyusunan perencanaan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.

“Sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi antar sektor dan antar wilayah dalam proses pembangunan sangat diperlukan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan,” imbuh Plt. Sekda melalui Asisten Ekobang Sri Widanarni.

Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung dalam laporannya menyampaikan bahwa sebelumnya sudah dilaksanakan Koordinasi RKPD Kabupaten/Kota pada 13 Januari 2025 lalu. Hasil konsultasi publik ini menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Selanjutnya, klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi dengan program dan kegiatan Kabupaten/Kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota akan dibahas pada Forum Perangkat Daerah tanggal 19-21 Februari 2025 dan pada Musrenbang di minggu keempat Februari 2025 atau sekitar tanggal 27 Februari 2025.

Pada kesempatan ini, Kepala Bapperida juga menyampaikan bahwa sebagaimana arahan Presiden RI, diperlukan pertumbuhan ekonomi 8,0% dalam periode 2025-2029 yang akan menjadi fondasi bagi pencapaian Indonesia Emas pada tahun 2045. (ran/eka)