Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Legalisasi Aset dari Tanah Transmigrasi
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Legalisasi Aset dari Tanah Transmigrasi secara virtual dari Aula Bajakah, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Kami (24/6/2021).
Rapat koordinasi yang digelar secara virtual melalui telekonferensi video ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Rapat koordinasi dihadiri oleh beberapa Kementerian, antara lain Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Sekretariat Kabinet.
Saat memberikan kata pengantar, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Dodi Slamet Riyadi menyampaikan bahwa rapat koordinasi diselenggarakan dalam rangka mendalami upaya percepatan legalisasi aset dari tanah transmigrasi.
“Kita Ingin mendalami, ingin memahami isu, sekaligus bagaimana strategi dan upaya kita di dalam melakukan upaya percepatan, khususnya terkait dengan tanah transmigrasi,” ungkap Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Dodi Slamet Riyadi.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada tanggal 29 Mei 2020 menginstruksikan kepada menteri terkait agar melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, seperti program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi tanah transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah, Riau, dan Sulawesi Selatan.
Hadir mengikuti rapat ini, antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Syahril Tarigan serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Vent Christway. (rik)
