Wagub Terima Tim BPK RI Perwakilan Kalteng yang Lakukan Audit Kepatuhan atas Belanja Daerah 2022 dan 2023
Wagub Edy Pratowo menerima kehadiran Tim Audit dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng Tukino dan Tim Audit yang mewakili Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng di Ruang Rapat Wagub, Lantai I Kantor Gubernur, Kamis (30/11/2023) sore.
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) akan melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menerima kehadiran Tim Audit dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng Tukino dan Tim Audit yang mewakili Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng.
Wagub mengimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya agar mempersiapkan urusan administratif yang diperlukan serta bersikap kooperatif dan proaktif dengan memberikan data dan juga informasi yang akurat agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Bekerja secara profesional supaya membantu tugas Tim (BPK RI, red) dan menyiapkan data-data yang diperlukan,” kata Wagub di sela-sela pertemuan tersebut di Ruang Rapat Wagub, Lantai I Kantor Gubernur pada Kamis (30/11/2023) sore.
Wagub juga berharap kepada OPD dan jajarannya untuk saling bekerja sama. Ini dilakukan untuk memudahkan proses audit dilakukan.
“Bekerjanya di SOPD membentuk team work, dipersiapkan dengan baik. Bisa berjalan baik, tidak akan ada masalah,” tandasnya.
Tim Audit dari BPK RI ini melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 selama 1 bulan. Audit akan dilakukan mulai Bulan Desember 2023 hingga pertengahan Januari 2024.
“Teman-teman dari OPD ini bisa membantu Tim ini. Jangan dihindari, jangan ditakuti, tapi agar didekati. Maksudnya, selama tim bekerja, kalau ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, dikomunikasikan,” pungkasnya.
Pada tahun 2021 yang lalu, Pemprov Kalteng memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Dan, pada tahun 2022, Pemprov Kalteng kembali memperoleh Opini WTP dari BPK RI. Total sudah 9 kali Pemprov Kalteng memperoleh Opini WTP dari BPK RI.
Entry Meeting ini dihadiri Inspektur Provinsi Kalteng Saring, Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalteng. (ira/bow)