Wagub Kalteng: IKN adalah Ibukota Pemerintahan, Smart City, dan Green City
Wagub Kalteng Edy Pratowo hadir mendengar arahan Presiden RI Joko Widodo di IKN, Selasa (13/8/2024).
IKN – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo hadir mendengar arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Wagub mengatakan salah satu arahan presiden mengenai IKN sebagai Ibukota Pemerintahan.
“Ibukota Pemerintahan ini adalah smart city, green city, akan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membangun negara ini,” kata Wagub Edy Pratowo usai mendengar arahan Presiden Joko Widodo di Ruang Sidang Kabinet Istana Garuda pada Selasa (13/8/2024).
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam arahannya di hadapan para Kepala Daerah mengatakan ingin menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan membangun Ibukota sesuai dengan keinginan dan desain sendiri (Bangsa Indonesia, red).
“Tapi memang memerlukan waktu yang panjang. Dimulai 2021 sampai 2022 akan selesai kira-kira 10 hingga 15 tahun ke depan,” ungkap Presiden.
Jokowi sapaan akrabnya mengharapkan kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati untuk merancang dan mendesain kotanya mempunyai ikon atau kekhususan. Dia mencontohkan salah satu wilayah di negara bagian California, Amerika Serikat yang di sana tersedia banyak lapangan golf dan menjadi kekhasan di kawasan tersebut.
“Bisa dikonsep dan didesain sejak awal meski tidak bisa selesai dalam satu atau dua periode masa kepemimpinan. Perencanaan harus detail dan matang,” tuturnya.
Dan, IKN, menurut pria kelahiran Surakarta ini menjelaskan lebih lanjut, adalah Ibukota masa depan yang dibangun dan dikonsep untuk masa depan.
“Konsepnya forest city (kota hutan), bukan kota beton. Di semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bisa merencanakan kotanya dijadikan kota apa-apa,” tegasnya.
Kepala Biro (Karo) Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng Johni Sonder menambahkan, arahan yang disampaikan Presiden adalah menjaga keamanan dan ketertiban jelang Pilkada. Progres pembangunan akan berlanjut pada pemerintahan berikutnya.
“Pemerintah Daerah lebih mengeksplore dan menarik investor karena IKN harapan terbesar Indonesia bahwa bisa membangun dari nol,” tambah Johni Sonder. (ira/ana/iqb)