Kalteng Siapkan Langkah-langkah Terkait Penetapan Status Tanggap Darurat Covid-19
PANGKALAN BUN – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menggelar rapat terbatas dengan Bupati/Walikota se-Kalteng di Swiss-Belinn Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Sabtu (21/3/2020), membahas pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di wilayah Kalteng. Rapat digelar untuk mengetahui kesiapan masing-masing Kabupaten/Kota di Kalteng dalam penanggulangan atau pencegahan penyebaran Covid-19.
Kalteng merupakan Provinsi ke-17 di Indonesia yang menyatakan kasus positif Covid-19. Adapun 16 Provinsi lainnya adalah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Dengan diumumkannya 2 pasien positif Covid-19 pada Jumat (20/3/2020), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng meningkatkan Status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat. Disampaikan pula pada kesempatan tersebut, jumlah Orang Dengan Pemantauan (ODP) telah mencapai 130 orang.
Sementara hari ini, Sabtu (21/3/2020) siang, seusai rapat terbatas dengan Bupati/Walikota se-Kalteng di Swiss-Belinn Pangkalan Bun, Gubernur menyampaikan bahwa jumlah Pasien Dengan Pengawasan (PDP) telah mencapai 38 orang, yakni 32 orang dirawat di Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya dan 6 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Sultan Immanudin Pangkalan Bun. “Pergerakan grafiknya bisa bertambah,” imbuh Gubernur.
Secara medis, dikatakan Gubernur, Kalteng saat ini memiliki 298 dokter spesialis, sekitar 560 dokter umum, sekitar 6.000 perawat, dan sekitar 3.000 bidan. “Kita siap, tinggal yang sekarang kita perlu itu alatnya, alat pelindung diri (APD) kita yang kurang,” jelasnya.
Gubernur juga mengungapkan, pihaknya kini tengah merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil menyusul peningkatan status ke Tanggap Darurat. Pemprov Kalteng sendiri telah membentuk beberapa tim atau gugus tugas terkait pandemi Covid-19, antara lain Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng serta Tim Pengendalian Bahan Pokok, Bahan Penting, dan Bahan Kebutuhan Lainnya. Gubernur pun telah menginstruksikan kepada Bupati/Walikota se-Kalteng untuk membentuk tim atau gugus tugas dalam menghadapi Covid-19 di wilayah Kalteng.
“Siapa yang menimbun pangan akan kita tindak tegas, termasuk (menimbun) masker. Tidak main-main, tadi kita menghitung masker yang ada di Kalimantan Tengah ada sekitar 1 juta 200. Penduduk Kalimantan Tengah berada di 2 juta 700. Tadi kita bicarakan dengan Bupati/Walikota, bisa tidak dikeluarkan sekitar 20 persen – 30 persen, karena takut terjadi kelangkaan. Tim medis pertamanya harus wajib memakai (masker),” tegas Gubernur.
Selanjutnya, berkaitan dengan musim panen padi yang akan segera tiba, Gubernur mengatakan, pihaknya sudah bersiap untuk bekerjasama dengan Bulog. “Dana tak terduga Rp 50 miliar itu, selain untuk peralatan dan untuk obat-obatan, juga untuk pembelian pangan. Stok pangan dijamin harus cukup. Jangan sampai Provinsi lain yang mengambil padi dari Kalimantan, nanti berasnya masuk lagi ke Kalimantan dan terjadi inflasi. Nah, ini lagi kami rancang, nanti kami ambil langkah-langkah,” paparnya.
Di samping menginstruksikan tenaga kerja asli indonesia maupun luar negeri untuk tidak bepergian dalam 3 bulan ke depan, dalam waktu dekat ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng telah meninjau Rumah Sakit Kalampangan yang akan disiapkan sebagai lokasi karantina. “Kita sudah mengambil langkah, tadi Tim Gugus Tugas sudah ke Rumah Sakit Kalampangan. Habis itu, kita juga ada Asrama Haji untuk tempat karantina. Yang sakit sudah diisolasi di Rumah Sakit Doris. Tapi saya sampaikan dengan Tim Gugus Tugas tadi malam, jangan nanti orang mau berobat takut kena Corona. Nah, coba kita ambil alternatif lain, yang mana medis kita yang paling bagus, kita pindahkan nanti,” ungkap Gubernur.
Terkait alternatif lokasi karantina bagi pasien Covid-19, disampaikan Gubernur, beberapa di antaranya adalah Rumah Sakit Kalampangan, Asrama Haji Palangka Raya, dan Hotel Dandang Tingang. “Untuk tim medis nanti bergiliran jaga,” katanya.
Sementara itu, untuk keputusan meliburkan sekolah dan ASN, Gubernur dan jajarannya akan meninjau ulang. “Untuk libur akan kita lihat efektif atau tidak. Istilahnya distancing kita jaga jarak antara satu dengan yang lain, jangan sampai ketika kita liburkan mereka justru bermain,” jelas Gubernur yang kembali menegaskan bahwa masyarakat senantiasa diimbau agar menjaga hidup sehat dan bersih serta tidak menghadiri pertemuan-pertemuan yang kurang penting. Bahkan, pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk menutup sementara Shalat Jumat di masjid jika keadaan mendesak. (ran/ing/rus)