Top Menu

  • Alur Permohonan PPID
  • ARTIKEL
  • BERITA
  • Blog
  • Cart
  • Checkout
  • Contact Us
  • EMAIL
  • FOTO
  • GALERI
  • Home Page
  • Home Page Eight
  • Home Page Five (No Sidebar)
  • Home Page Four
  • Home Page Seven
  • Home Page Six
  • Home Page Three
  • Home Page Two
  • INFOGRAFIS
  • KONTAK
  • LPPD Tahun 2018
  • My Account
  • Player Embed
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
  • PROFIL
  • Profil PPID
  • Sample Page
  • Search Videos
  • Shop
  • SIARAN PERS
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • Struktur Organisasi PPID
  • TUGAS DAN FUNGSI
  • Tugas dan Wewenang PPID
  • User Videos
  • VIDEO
  • VIDEO
  • Video Category
  • Video Tag
  • VISI DAN MISI
  • Visi dan Misi PPID

Main Menu

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK

logo

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK
Pemerintah
Home›Pemerintah›Wagub Edy Pratowo Dorong Evaluasi Pemerintah Pusat Terhadap Kebijakan Transfer Dana Daerah

Wagub Edy Pratowo Dorong Evaluasi Pemerintah Pusat Terhadap Kebijakan Transfer Dana Daerah

By Biro Adpim
07/10/2025
629
0
Share:

Wagub Kalteng Edy Pratowo hadir dalam Rakor bersama Kementerian Keuangan RI di Lantai III Kantor Kementerian Keuangan RI, Selasa (7/10/2025).

 

JAKARTA – BIRO ADPIM. Penurunan alokasi Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia perlu menjadi perhatian bersama agar kebijakan fiskal nasional tetap menjamin keseimbangan dan keadilan pembangunan antarwilayah serta tidak menghambat pelaksanaan program-program prioritas di daerah.

Pandangan strategis tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI), Selasa (7/10/2025), di Lantai III Kantor Kementerian Keuangan RI.

Wagub Edy Pratowo menjelaskan bahwa penurunan dana transfer tersebut juga terjadi secara nyata di Provinsi wilayah Kalimantan yang mengalami penurunan alokasi anggaran cukup signifikan, seperti di Kalteng yang mengalami penurunan sekitar 45%, Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 46%, dan Kalimantan Timur (Kaltim) hingga 73%.

“Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, banyak program pembangunan yang berpotensi tertunda. Namun demikian, kami memahami bahwa kebijakan fiskal nasional perlu ruang penyesuaian dan akan terus dievaluasi bersama,” ujar Wagub.

Secara khusus, Wagub menyoroti permasalahan DBH yang belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi daerah. Sebagai contoh, Kaltim yang merupakan daerah penghasil sumber daya alam hanya memperoleh DBH sekitar Rp 10 miliar, bahkan lebih rendah dari beberapa Provinsi non-penghasil. Hal ini, menurutnya, menunjukkan perlunya peninjauan terhadap formulasi pembagian yang lebih adil dan proporsional.

Namun demikian, hal tersebut diutarakan tidak dalam posisi untuk menyalahkan, sebaliknya mengajak semua pihak melihat kembali aspek keadilan fiskal.

“Pembangunan nasional hanya akan berjalan seimbang jika seluruh daerah diberi ruang fiskal yang proporsional sesuai kontribusinya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal menjelaskan bahwa perubahan formula dan alokasi tersebut merupakan bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mengatur kembali mekanisme transfer dan hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Wagub menyambut baik langkah Pemerintah Pusat yang akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan transfer dana daerah tahun 2026, tepatnya dalam 3 bulan pertama tahun tersebut. Ia menegaskan bahwa semangat evaluasi ini perlu diarahkan untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan memastikan agar kebijakan fiskal benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bapak Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya dana yang tertahan di Pusat. Prinsipnya, aliran dana publik harus segera menggerakkan ekonomi di seluruh wilayah. Kami sejalan dengan pandangan tersebut,” ujar Wagub.

Lebih lanjut, Wagub menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendukung penuh kebijakan nasional sambil berharap hasil evaluasi mendatang dapat mempertimbangkan kondisi riil di daerah agar proses pembangunan berjalan sejalan dengan visi kesejahteraan nasional.

“Kami percaya bahwa melalui dialog terbuka dan konstruktif antara Pusat dan Daerah, akan lahir kebijakan fiskal yang berimbang dan berkeadilan. Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.

Turut mendampingi Wagub pada kesempatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B Aden serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Safiri. (dew/iqb/ist)

TagsDBHevaluasiTransfer Dana Daerah
Previous Article

Gubernur Kalteng Antarkan Dubes Rusia Kembali ke ...

Next Article

Plt. Sekda Kalteng Hadiri Wisuda UT Periode ...

Share:

Biro Adpim

Related articles More from author

  • Pemerintah

    Sekda Saksikan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP

    22/04/2021
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Gubernur Sugianto Sabran Pimpin Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2021

    28/12/2021
    By Biro Adpim
  • Siaran Pers

    21 Kepala Kepala Daerah Tanda Tangani Keputusan Bersama tentang DBH Kelapa Sawit

    11/01/2020
    By Biro Adpim
  • Umum

    Wagub Buka Rakor DBH Sawit Provinsi Kalteng

    17/11/2023
    By Biro Adpim
  • Umum

    BPKP Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting, Sekda Kalteng Perintahkan OPD Terkait Segera Siapkan Data

    11/04/2023
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Sekda Kalteng Buka Rakor Pemenuhan Penilaian Tim Evaluasi Laporan Kinerja Program Strategis Nasional

    14/08/2026
    By Biro Adpim

  • Umum

    Gubernur Kalteng Bersama Wagub dan Kapolda Hadiri Baksos dan Vaksinasi Massal 31 Tahun Gelar AKABRI ’90 Mengabdi untuk Negeri

  • Umum

    BPOM Setujui Penggunaan Darurat Vaksin Produksi Sinovac bagi Kelompok Lansia 60 Tahun ke Atas

  • Pemerintah

    Gubernur Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalteng TA 2019

Berita Terkait

  • 22/11/2026

    Pawai Ta’aruf MTQH Ke-34 Kalteng Jadi Wujud Syiar Islam dan Semangat Persatuan dalam Keberagaman

  • 16/11/2026

    PORPROV XIII Tinggal Menghitung Hari, Sekda Kalteng Cek Kesiapan Venue di Sport Center Pangkalan Bun

  • 16/11/2026

    Perkuat Sektor Pariwisata dan Investasi, Gubernur Agustiar Sabran Resmikan Fugo Hotel Palangka Raya

  • 16/11/2026

    Lanjutkan Pemberian Bantuan bagi Masyarakat Kalteng Terdampak Karhutla, Pemprov Kembali Salurkan Ribuan Paket Sembako di Kabupaten Kobar

  • 16/11/2026

    Senantiasa Bersama Masyarakat Kalteng Hadapi Dampak Karhutla, Pemprov Kembali Salurkan Bantuan Pangan di Sukamara

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. RTA Milono No.1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Johni Sonder, S.STP, M.Si