Sahli Ekeubang Yuas Elko mengikuti rapat rutin inflasi yang dirangkai dengan pembahasan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan POM dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (6/4/2026).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), diwakili Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko, mengikuti rapat rutin inflasi yang dirangkai dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pemprov Kalteng mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (6/4/2026).

Dalam Rakor ini, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga per 1 April 2026. Sejumlah catatan Bulan Maret 2026 menunjukkan inflasi bulan ke bulan sebesar 0,41%, sedangkan tahun ke tahun melandai dibanding bulan lalu, yakni sebesar 3,48%. Kalteng sendiri mengalami inflasi pada Bulan Maret sebesar 3,86%. Inflasi bulan ke bulan pada Maret 2026 terutama disebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun Kalteng didominasi oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Mendagri Tito Karnavian meminta perhatian dan kewaspadaan kementerian terkait terhadap komoditas bawang merah. “Kementerian Pertanian agar bisa membuat ketidaktergantungan pada satu daerah saja, yaitu Jawa Tengah, untuk produksi bawang merah,” tuturnya.

Di samping itu, ia juga meminta perhatian Kementerian Perdagangan untuk mengatur penjualan, khususnya daging, telur ayam ras, dan minyak goreng. Selanjutnya, Mendagri menyoroti berlangsungnya perang Iran, Israel, dan AS yang belum dapat dipastikan sampai kapan. Untuk itu, Tito pun meminta semua daerah melakukan langkah-langkah ketahanan pangan masing-masing, mendorong masyarakat untuk bisa swasembada di daerah masing-masing, dan kerja sama antardaerah.

“Pengawasan lebih ketat, kepada produk unggulan kita, kita harus utamakan untuk konsumsi dalam negeri meskipun ada godaan harga di luar negeri meningkat,” pesannya dalam Rakor hari ini yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Thohir, Kepala BPOM RI, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, serta Kepala Daerah se-Indonesia. (dew/fen)