Plt. Asisten Ekobang Darliansjah, mewakili Pj. Sekda Linae Victoria Aden, membuka FGD PED Provinsi Kalteng di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Jumat (24/4/2026).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Darliansjah, mewakili Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Linae Victoria Aden, membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Jumat (24/4/2026).

FGD dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalteng, Pimpinan Perbankan Provinsi Kalteng, Pelaksana Harian (Plh.) Sekda Kota Palangka Raya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalteng, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, sektor jasa keuangan, pelaku usaha, dan off-taker dalam membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi guna memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kepala OJK Provinsi Kalteng Primandanu Febriyan Aziz menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalteng yang mencapai sekitar 4,8% pada akhir 2025 perlu terus didukung melalui inovasi dan pengembangan sektor UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Ia menyebut, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalteng hingga awal April 2026 telah mencapai lebih dari Rp 821 miliar, dengan Kota Palangka Raya menjadi wilayah penyaluran terbesar. “Yang kami garis bawahi di sini adalah bagaimana sektor jasa keuangan bisa berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Dalam sambutan Pj. Sekda yang dibacakan Plt. Asisten Ekobang Darliansjah, disampaikan bahwa meski perekonomian Kalteng menunjukkan tren positif, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor primer, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinilai belum optimal memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Ia menambahkan masih terdapat pelaku usaha dan petani yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan serta kepastian pasar. “Melalui FGD ini, kami berharap lahir langkah konkret untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat kemitraan usaha, dan mendorong pengembangan produk unggulan daerah agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (els/fen)