Mewakili Gubernur Kalteng, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko secara virtual menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (13/7/2026).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko secara virtual menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (13/7/2026). Rakor inflasi kali ini dirangkai dengan pembahasan mengenai kenaikan harga ikan segar, progres pendataan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, dan evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengingatkan inflasi year-on-year mengalami tren kenaikan dalam 3 bulan terakhir, yakni dari 2,42% pada April, naik menjadi 3,08% pada Mei, dan mencapai 3,34% pada Juni 2026. “Kita harus berusaha agar inflasi tidak menyentuh batas atas 3,5% agar tidak memberatkan masyarakat. Penyumbang utama inflasi adalah kelompok makanan, minuman, tembakau, sektor transportasi, dan peralatan pribadi, yaitu emas yang fluktuatif,” papar Mendagri seraya menambahkan inflasi month-to-month pada Juni 2026 sebesar 0,44%, meningkat dibandingkan Mei 2026 sebesar 0,28%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan kenaikan harga terlihat pada komoditas bawang merah, bawang putih, beras, wortel, dan ikan segar. Sedangkan minyak goreng, mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan harga. Ditambahkannya, kenaikan harga solar memicu kenaikan harga ikan segar di samping cuaca yang kurang baik untuk penangkapan ikan. Ikan segar mengalami inflasi year-on-year 8,87% di 36 Provinsi.

Sementara itu, terkait rilis DTSEN Versi 3, Kepala BPS mengungkapkan pada 10 Juli 2026 lalu, pihaknya telah memfinalisasi data versi terbaru tersebut di mana tercatat sebanyak 290.125.073 record individu dan 95.980.577 record keluarga dengan pemutakhiran 33,13%. “DTSEN adalah data yang dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi keharusan,” tegasnya.

Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf menekankan Kementerian/Lembaga terkait lainnya bertugas membantu pemutakhiran DTSEN oleh BPS. “Kita harus konsolidasi untuk pemutakhiran data yang dinamis ini. Dengan konsolidasi data ini, kita bisa membaca hal-hal yang ada di lapangan sebelum membuat kebijakan,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, 3 mandat Presiden RI kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI adalah DTSEN yang termutakhirkan, Bansos yang tepat sasaran, dan sekolah rakyat yang juga bergantung pada data yang akurat. “Tanpa Pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak akan maksimal. “Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026, sukseskan pemutakhiran DTSEN dan pembaruan sistem digitalisasi pelaporan,” pungkas Mensos.

Senada, Mendagri Tito Karnavian mengatakan DTSEN yang berisi data sosial versi ketiga diharapkan digunakan sebaik-baiknya oleh para pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan di daerah masing-masing. Kemudian, terkait Program Bedah Rumah, Mendagri meminta seluruh Kepala Daerah untuk mendukung program perbaikan 400 ribu rumah se-Indonesia tersebut.

Dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, Rakor inflasi kali ini juga diikuti secara virtual oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anang Dirjo serta BPS Kalteng, Bank Indonesia Perwakilan Kalteng, Biro Umum Setda Kalteng, dan stakeholder terkait lainnya. Berdasarkan data BPS, inflasi year-on-year Kalteng pada Juni 2026 sebesar 4,47% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,61, sedangkan inflasi month-to-month sebesar 0,23% dan inflasi year-to-date mencapai 2,39%. Penyumbang utama inflasi year-on-year adalah kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi dengan kenaikan dominan pada harga beras, bensin, minyak goreng, ikan nila/patin, dan cabai rawit. (Ran/Fen)