Asisten Ekobang Herson B. Aden resmi membuka Rapat Pembahasan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Pemprov Kalteng dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Rabu (27/8/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Herson B. Aden resmi membuka Rapat Pembahasan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) di Provinsi Kalteng yang dilaksanakan pada Rabu (27/8/2025) di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur.

Dalam Laporannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) John Lis Berger menyampaikan dasar penyelenggaraan kegiatan rapat ini, yakni dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng untuk sinergi antar daerah sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera.

“Kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai tujuan sasaran ruang lingkup mekanisme pelaksanaan serta hal-hal yang berkenaan dengan implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera,” tuturnya.

“Selain itu, untuk membahas dan menyepakati pembagian peran tanggung jawab serta mekanisme koordinasi antar daerah, mengidentifikasi kebutuhan dan anggaran sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, memfinalisasi rancangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah,” lanjutnya.

Sementara itu, Asisten Ekonang Herson B. Aden yang hadir mewakili Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng saat membacakan sambutan menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub berkomitmen menghadirkan program-program strategis demi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Salah satu langkah konkretnya adalah peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026,” ungkap Herson.

Sebagaimana diketahui, program ini dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi keluarga, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah pelosok.

Beberapa program Kartu Huma Betang Sejahtera bersifat lintas wilayah dan membutuhkan sinergi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng.

“Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar implementasinya berjalan efektif dan berkesinambungan,” tambahnya.

Rancangan Kesepakatan Bersama yang akan dibahas pada hari Rabu (27/8/2025) ini adalah landasan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, kolaborasi, dan sinergitas dalam implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera. Ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan, yaitu tujuan dan sasaran pelaksanaan dari masing-masing program agar tidak terjadi tumpang tindih, ruang lingkup kerja sama, mekanisme pelaksanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi, serta pembiayaan.

“Saya berharap Bapak/Ibu peserta rapat dapat memberikan masukan yang konstruktif karena keberhasilan program ini akan diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.

“Marilah kita menjadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dan diharapkan implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera dapat dilaksanakan secara terpadu, sehingga memaksimalkan dan mempercepat manfaat yang diterima oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkas Herson.

Dalam kesempatan ini, juga dilakukan Penyerahan Naskah Kesepakatan Bersama Pemprov Kalteng dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng.

Turut hadir pada rapat ini, antara lain Penjabat (Pj.) Sekda Kota Palangka Raya, Perwakilan OPD lingkup Pemprov Kalteng, narasumber Bapperida Provinsi Kalteng, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Kerja Sama, Pejabat Teknis/ Fungsional yang membidangi Kerja Sama Daerah dari Kabupaten/Kota se-Kalteng. (may/ism)