Asisten Pemkesra Katma F. Dirun, mewakili Gubernur, membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program P4GN-PN Badan Kesbangpol Se-Kalteng Tahun 2023 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Rabu (8/3/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Katma F. Dirun, mewakili Gubernur, membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Se-Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2023 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Rabu (8/3/2023).

Saat membacakan sambutan Gubernur, Katma menyampaikan bahwa kegiatan ini mengingatkan semua pihak untuk terus meningkatkan komitmen dalam memerangi Narkotika dan Prekursor Narkotika, di mana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah menjadi masalah serius dan memprihatinkan di Indonesia, termasuk di Kalteng.

Lebih lanjut, Katma mengungkapkan berdasarkan data dari Pusat Penelitian Data dan Infomasi Badan Narkotika Provinsi Kalteng, setiap tahunnya di Kalteng mengalami peningkatan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera dan secara bersama-sama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat karena dampak masalah tersebut telah mengakibatkan banyak kerugian, baik materiil maupun nonmateriil.

“Saya beranggapan kejahatan Narkotika dan Perkursor Narkotika adalah kejahatan yang sangat serius dan sudah sepantasnya dihukum seberat-beratnya. Kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak merusak generasi saat ini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, pengendalian penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi sangat penting terutama dengan melakukan tindakan yang preventif dalam mencegah peredaran Narkotika,” ungkap Katma.

Terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, terdapat sejumlah tantangan nyata yang harus dihadapi dalam upaya P4GN-PN, yaitu masih adanya perbedaan persepsi dalam upaya P4GN-PN, belum terbangunnya komitmen bersama dalam mendorong efektivitas kebijakan dan peran serta masyarakat dalam upaya P4GN-PN, dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan antar pemerintah dan komponen masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya P4GN-PN.

“Saya menegaskan untuk “Perang Terhadap Narkoba” atau “War On Drug” demi kesejahteraan segenap masyarakat Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan keseriusan segenap tataran personal, institusional, dan sosial dari setiap komponen bangsa,” tegas Katma.

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi P4GN-PN hari ini, antara lain Perwakilan Forkopimda Provinsi Kalteng, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI yang diwakili Kartika Mulia Sari, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Kalteng, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalteng, serta Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalteng. (may/bow)