JAKARTA – BIRO PKP. Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jalan Veteran Nomor 7, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Dewan Pengurus APPSI dalam pertemuan kali ini terdiri atas Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Keenam Gubernur tersebut melaporkan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VI APPSI Tahun 2019 pada 25-27 November 2019 di Jakarta. “Kami melakukan audiensi dengan Mendagri untuk membahas kesiapan pelaksanaan Munas,” kata Gubernur Sugianto Sabran.

Gubernur Sugianto Sabran mengungkapkan bahwa pada kesempatan tersebut Dewan Pengurus APPSI juga menerima pengarahan mengenai pembangunan di daerah. “Diskusi dan koordinasi mengenai pembangunan di daerah akan dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian membenarkan bahwa kedatangan Dewan Pengurus APPSI tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Munas akhir November mendatang, termasuk menyampaikan undangan kepada Mendagri untuk menghadiri dan menutup kegiatan yang menurut rencana juga dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. “Saya berterima kasih atas undangan ini dan Insya Allah akan hadir serta memberikan masukan,” ucap Mendagri.

Berkaitan dengan diskusi dan koordinasi mengenai pembangunan di daerah, Mendagri menyatakan bahwa pihaknya akan mengundang seluruh Kepala Daerah Tingkat II pekan depan. “Pada tanggal 13 November, Kemendagri akan mengundang seluruh Kepala Daerah Tingkat II; Gubernur, Walikota, Bupati; kemungkinan juga Kapolda, Kapolres, Pangdam, Danrem, Dandim, Kajati, Kajari, dan Ketua DPRD yang intinya adalah untuk menyesuaikan sinkronisasi program selama lima tahun ke depan,” paparnya.

Menurut Mendagri, Presiden memiliki visi misi yang perlu dijabarkan oleh para Menko dan Menteri. “Itu nanti akan disampaikan kepada kepala daerah dan bersifat top-down. Sedangkan pada pertemuan APPSI, kita ingin mendengar persoalan-persoalan yang dihadapi kepala daerah, terutama provinsi, hingga mengundang kementerian dan lembaga tingkat pusat untuk mencarikan solusi,” jelasnya.

Mendagri menambahkan, “Saya rasa tugas dari pemerintah pusat adalah membina dan membantu pemerintah daerah sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan pelayanan, pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. Jadi, sinkron antara pusat dan daerah.” (ran)