PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mengikuti acara puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2022 XXVI, Senin (25/04/2022), secara virtual melalui konferensi video dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur.

Acara ini dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri dan diikuti secara virtual di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peserta terdiri dari Pejabat Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Gubernur/Bupati/Wali Kota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta seluruh unsur Forkopimda Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini bertemakan “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan BerAKHLAK dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyatakan perlu kiranya melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 26 tahun.

“Secara filosofis, tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan, sebagian urusan pemerintahan, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, setelah 26 tahun berlalu, Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah. Namun, data juga menunjukkan bahwa filosofis dari tujuan Otonomi Daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan.

“Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik,” ungkap Mendagri.

Selain itu, kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik, tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, Mendagri mengharapkan perlu kiranya dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar dapat tepat sasaran, efektif, serta efisien.

“Saya juga mengimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan PAD bahkan melebihi TKDD tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat. Di sinilah ujian sekaligus pembuktian kemampuan leadership dan entrepreneurship untuk menangkap peluang yang ada oleh seluruh Kepala Daerah di Indonesia,” pungkas Mendagri melalui Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.

Pada kesempatan ini pula, Kemendagri meluncurkan dua sistem daring, yaitu Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) versi 1.1 dan Konsultasi Virtual (Kovi) Otonomi Daerah.

Tampak hadir mendampingi Wagub, yakni Pj. Sekretaris Daerah Nuryakin, para Asisten dan Staf Ahli Gubernur, unsur Forkopimda, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng. (win/fen)