Pemprov Kalteng, diwakili Sahli Perhukpol Darliansjah, menghadiri Raker Gabungan Komisi Bersama Anggota DPRD Provinsi Kalteng dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (14/1/2026).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), diwakili Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik (Perhukpol) Darliansjah, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Gabungan Komisi Bersama Anggota DPRD Provinsi Kalteng dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (14/1/2026).

Adapun Raker Gabungan kali ini membahas mengenai Pembentukan Tim/Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalteng terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Tiga Raperda yang dimaksud adalah Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan.

Raker Gabungan dipimpin Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng Junaidi. Pihak Eksekutif dalam hal ini Pemprov Kalteng, melalui Sahli Perhukpol Darliansjah, menjelaskan berkenaan dengan 3 Raperda tersebut, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sudah diminta untuk mempersiapkan dokumen guna pembahasan lebih lanjut.

“Raperda ini kami susun berdasarkan tujuan menyelaraskan kebijakan Pusat,” ujar Darliansjah.

Lebih lanjut, dikatakannya, Raperda merupakan amanah peraturan Pusat. Ketiganya merupakan kebutuhan mendesak. Pihak Pemprov Kalteng mengusulkan Pansus Raperda Perpustakaan dan Kearsipan dapat digabung menjadi satu demi efisiensi, sedangkan Raperda Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibahas Pansus tersendiri.

Hal tersebut kemudian dibahas bersama Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi yang hadir serta disepakati bahwa 3 Raperda akan dibahas dalam 2 Pansus saja.

Turut hadir dalam Raker kali ini, antara lain Perwakilan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Bapperida, serta Inspektorat Provinsi Kalteng. (dew/fen)