Gubernur Agustiar Sabran secara resmi membuka Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Kalteng Tahun 2026 di GOR Indoor Palangka Raya, Kamis (6/8/2026) malam.

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Agustiar Sabran secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2026 di GOR Indoor Palangka Raya, Kamis (6/8/2026) malam. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirahim, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan Se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 saya nyatakan secara resmi dibuka,” ucap Gubernur Agustiar Sabran.

Pada forum ini, Gubernur dalam sambutannya menegaskan bahwa Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki peran penting dalam menyukseskan pembangunan, sebagai lini pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Kemajuan daerah tidak dimulai hanya dari Kantor Gubernur, tidak pula dari Kantor Bupati atau Wali Kota, tetapi dari Desa/Kelurahan, sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.

Rakor ini sendiri digelar sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk bersama-sama memajukan pembangunan daerah Bumi Tambun Bungai. “Saya meyakini pembangunan daerah hanya akan berjalan dengan lebih cepat jika seluruh elemen bergerak satu tekad, satu tujuan, satu langkah, mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan,” pungkasnya.

Rakor ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo, Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Linae Victoria Aden, Bupati/Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Instansi Vertikal serta diikuti 136 orang Camat, 139 Lurah, dan 1.432 Kepala Desa.

Rakor kali ini mengusung tema besar, yaitu “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah Se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera”. (Set/Bowo)