Gubernur Agustiar Sabran membuka Rapat Evaluasi Pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah di Hotel Best Western Palangka Raya, Jumat (13/6/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur H. Agustiar Sabran membuka Rapat Evaluasi Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi, dan Dunia Usaha, bertempat di Hotel Best Western Palangka Raya, Jumat (13/6/2025). Pembukaan Rapat Evaluasi Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah ditandai dengan Pemukulan Katambung.

Gubernur Kalteng menyambut baik penyelenggaraan Rapat Evaluasi Stagas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah ini. Gubernur mengungkapkan bahwa rapat ini merupakan forum strategis untuk membangun koordinasi dan kolaborasi yang lebih kuat lagi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Terutama untuk menangani aksi premanisme dan Ormas bermasalah yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia umumnya dan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya,” tuturnya.

Pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah di Kalteng bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial di daerah, serta melindungi investasi dan dunia usaha dari gangguan premanisme dan aktivitas Ormas yang meresahkan.

“Satgas ini akan menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan pembinaan terhadap premanisme dan Ormas yang mengganggu,” ucap Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Agustiar Sabran juga mengatakan pembinaan dan pengawasan Ormas bukan hanya tugas satu pihak tertentu, tetapi tugas bersama semua komponen terkait.

“Hal ini sejalan dengan Falsafah Huma Betang, di mana masyarakat hidup rukun, berdampingan satu sama lain, toleran, bahu-membahu membangun Kalimantan Tengah,” lanjutnya.

Jika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kalteng berjalan dan selalu terjaga dengan baik (kondusif) dan harmonis, maka hal tersebut bisa menjadi pondasi utama agar pembangunan daerah di berbagai sektor dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

“Rapat ini menjadi momen penting untuk menyatukan langkah dalam merumuskan program, kebijakan, maupun pelaksanaan kebijakan Kota/Kabupaten terkait pembinaan dan pengawasan Ormas, dengan strategi yang lebih tajam dan terukur,” pungkasnya.

Sementara itu, penanganan premanisme dan Ormas bermasalah tidak hanya bersifat penindakan atau represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif (pencegahan). Selain itu, edukasi dan pembinaan perlu menjadi perhatian utama, sehingga dapat menyentuh akar masalah, seperti faktor ekonomi, sosial, dan kurangnya pemahaman hukum.

“Dalam kesempatan baik ini, mari kita perkuat komitmen dan sinergi kita untuk bersama-sama menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak akan memberikan ruang bagi praktik-praktik yang mengganggu ketenteraman,” ucapnya menutup sambutan.

Turut hadir pada acara ini, antara lain Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bachtiar beserta rombongan, anggota Forkopimda Provinsi/Kabupaten/Kota, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Kepala OPD lainnya. (may/bow)