Organisasi kemasyarakatan adat, suku, dan agama yang ada di Provinsi Kalteng melakukan ikrar bersama menjaga keamanan dan kenyamanan kehidupan bersama dalam acara Hasupa Hasembawa di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (16/10/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan kehidupan bersama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bertemu, berkumpul, dan berdialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Praktisi di Bidang Akademis, yaitu Rektor dan Pimpinan Universitas, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Pertemuan dan dialog ini digelar untuk mendengar masukan dari berbagai pihak terkait beberapa situasi, seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kondisi infrastruktur yang menyebabkan arus kepadatan atau kemacetan ruas jalan ke arah Kabupaten dan Provinsi lain, dan konflik sosial di Bangkal, Seruyan, serta situasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Beberapa kejadian tersebut berpengaruh pada Kamtibmas di Kalteng. Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dalam arahannya meminta kepada masyarakat untuk tidak mengedepankan kekerasan ketika menyampaikan aspirasinya. Menyelesaikan segala sesuatu, menurutnya, semestinya secara musyawarah mufakat.

“Mengimbau masyarakat tidak lagi membawa Sajam (senjata tajam) ketika menyampaikan aspirasi. Mengedepankan kekerasan tidak dibenarkan,” kata Gubernur dalam arahannya melalui sistem daring di acara pertemuan “Hasupa Hasembawa” yang digelar di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng pada Senin (16/10/2023).

Gubernur tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat bersikap dan bertindak karena ingin menuntut haknya seperti yang terjadi di Bangkal, Seruyan beberapa waktu lalu. Namun, masyarakat diminta lebih arif dan bijaksana. “Unjuk rasa harus arif dan bijaksana,” tandasnya.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo mengharapkan hal yang sama kepada semua elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan. Apalagi, menurut Wagub, seperti mandau dan tombak adalah senjata khas Suku Dayak yang harus dijaga kesakralannya. “Harapan dan pesan Pak Gubernur bahwa kita menghendaki suasana tetap kondusif,” jelasnya.

Terkait masalah Bangkal, Seruyan, diharapkan ke depannya bisa terselesaikan dengan baik. “Kalau ini bisa dilakukan secara perlahan dan pasti berkenaan dengan itu, permasalahan di Bangkal bisa diselesaikan,” ungkapnya dengan optimis.

Untuk masalah Karhutla, Wagub meminta semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu mengatasinya agar kondisi Kalteng kondusif. “Lima Kabupaten/Kota yang menetapkan Tanggap Darurat harus kita dukung,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng H. Nuryakin lebih lanjut menuturkan gejolak yang terjadi di masyarakat, dari konflik sosial, masalah infrastruktur, hingga Karhutla, diselesaikan secara bertahap. “Secara bertahap dan komprehensif. Tadi kita sudah ikrar bersama, menjadi acuan kita,” tutur Sekda.

Organisasi kemasyarakatan adat, suku, dan agama yang ada di Provinsi Kalteng melakukan ikrar bersama menjaga keamanan dan kenyamanan kehidupan bersama. Deklarasi ini disampaikan dalam acara Hasupa Hasembawa hari ini dan beberapa poin yang termuat dalam ikrar ini, salah satu di antaranya adalah berkomitmen menjaga norma dalam penyampaian berpendapat dengan pelibatan massa, menjaga ketertiban, tidak menganggu kepentingan umum, tidak bertindak anarkis, serta tidak menggunakan atribut senjata tajam yang tidak diperbolehkan dan/atau yang berpotensi melukai diri dan kelompok lain atau merugikan kepentingan orang banyak. “Bagaimanapun juga Kalteng tidak akan damai tenteram kalau tidak didukung oleh semua elemen,” tambahnya. (ira/bow)