Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo hadir dalam FGD yang digelar DAD Kalteng di Aula Jayang Tingang, Lantai I Kantor Gubernur, Kamis (8/5/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng). Diskusi bersama ini membahas momentum strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Ini wadah strategis bagi kita untuk berdiskusi dan bersinergi,” kata Wagub Edy Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur di Aula Jayang Tingang, Lantai I Kantor Gubernur pada Kamis (8/5/2025).

Visi kepemimpinan keduanya, menurut Wagub, adalah mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak dengan manggatang utus dan spirit kearifan lokal dalam bingkai NKRI.

Kalteng salah satu Provinsi terluas di Indonesia dan memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, salah satunya dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Sektor sawit telah menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, baik langsung maupun tidak langsung.

“Kita juga menghadapi tantangan serius bahwa Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan yang cukup luas yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun oleh masyarakat,” ungkapnya.

Inilah yang kemudian melatarbelakangi pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang bertugas untuk menertibkan penggunaan kawasan hutan secara ilegal, sekaligus memastikan pemanfaatan ruang secara adil dan berkelanjutan.

“Saya ingin menekankan bahwa keberadaan Satgas ini bukan semata-mata untuk menghukum, namun sebagai upaya menciptakan tata kelola yang baik, transparan, dan berkeadilan,” tutur Wagub masih dalam sambutannya.

Harapannya, tambah Wagub, memunculkan sinergi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, terutama masyarakat adat, untuk dapat memperkuat komitmen dalam menjaga lingkungan, mendorong investasi yang bertanggung jawab, dan memastikan masyarakat sekitar kawasan hutan mendapat manfaat.

“Proses ini membutuhkan komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang kuat, dan komitmen bersama. Forum seperti ini menjadi sangat strategis untuk mendapatkan titik temu antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tandasnya.

Pemprov Kalteng berkomitmen untuk menjadi fasilitator dan mitra yang adil bagi semua pihak, baik Pemerintah Pusat, pelaku usaha, maupun masyarakat.

“Kami percaya bahwa dengan niat baik, keterbukaan, dan kerja sama, kita mampu membangun Kalimantan Tengah yang makmur, hijau, dan berdaulat,” tegasnya. (ira/eka)