JAKARTA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (12/9/2022), untuk mendiskusikan penanganan inflasi di dalam negeri, khususnya di Bumi Tambun Bungai.

Saat memberi pengarahan kepada Kepala Daerah se-Indonesia, baik secara luring maupun daring, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak ragu mengalokasikan APBD untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas tentang itu melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

”Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, saya minta provinsi, kabupaten, dan kota itu juga ikut secara detail bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini. Saya melihat dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8% dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama, seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19,” kata Presiden.

Realisasi APBD hingga saat ini, menurut Presiden, masih berada di angka 47%, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, Presiden mendorong Pemda menggunakan 2% dari komponen anggaran dalam APBD, yaitu dana transfer umum yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.

“Dengan catatan, karena ini juga Surat Edaran Mendagri sudah diberikan, kemudian Peraturan Menteri Keuangan juga sudah diberikan kepada Bapak/Ibu semuanya, yang di situ disampaikan bahwa 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), artinya Dana Alokasi Umum (DAU), kemudian juga Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2% bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2%,” ungkapnya.

Masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan DAU maupun Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Dana tersebut dapat digunakan Pemda untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian BBM, seperti nelayan, tukang ojek, hingga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemda juga dapat membantu transportasi umum yang mengalami kenaikan tarif.

“Begitu juga dengan Belanja Tidak Terduga. Ini juga bisa digunakan utamanya untuk subsidi inflasi, misalnya terjadi kenaikan harga telur, kenaikan harga dari harga bawang merah, kenaikan dari harga bawang putih, misalnya,” tutur Presiden masih dalam arahannya.

Presiden meminta kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar waktu yang tinggal beberapa bulan ini, Oktober, November, dan Desember, dimaksimalkan untuk segera merealisasikan anggaran yang ada. Sebab, menurut Presiden, kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar. Selain itu, hal ini dimaksudkan agar semua pihak mengetahui akibat inflasi, terutama yang berkaitan dengan harga pangan, sehingga berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Sebagaimana diketahui, kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan adalah 74%.

“Sekali lagi, kemarin saya kira sudah juga bertemu dengan Jaksa Agung, dengan Kapolri, dengan BPKP. Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas. Asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” tandasnya.

Dalam upaya menurunkan inflasi hingga di bawah 5% sampai akhir tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng telah mengambil kebijakan dan langkah-langkah. Dipaparkan Gubernur Sugianto Sabran, Pemprov Kalteng telah menjalankan strategi 4K. “Yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi,” jelasnya.

Dalam strategi 4K, Pemprov Kalteng melakukan langkah mitigasi dampak kebijakan likuiditas global serta peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat untuk menjaga keterjangkauan harga. Pemprov Kalteng juga menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0%-5,0% dengan menjaga ketersediaan pasokan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kelancaran distribusi dan memperkuat sinergi komunikasi kebijakan. (ira/rez/ist)