Gubernur Agustiar Sabran hadir sebagai salah satu narasumber Rapim Polri Tingkat Polda Kalteng di Gedung Graha Bhayangkara, Rabu (18/2/2026).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Agustiar Sabran hadir sebagai salah satu narasumber Rapat Pimpinan (Rapim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tingkat Kepolisisan Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang digelar di Gedung Graha Bhayangkara, Rabu (18/2/2026). Rapim ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto pada akhir Januari 2026 lalu.

Rapim Polda Kalteng diikuti oleh para Kapolres dan Kapolsek se-Kalteng serta Pejabat Utama Polda Kalteng sebagai ujung tombak Polri di Bumi Tambun Bungai. Selain Gubernur, hadir pula narasumber Kabinda Kalteng Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, Kajati Kalteng Nurcahyo Jungkung Madyo, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, dan jajaran pejabat di lingkup Polda Kalteng.

“Saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh jajaran Polda Kalteng,” ungkap Gubernur mengawali arahannya.

Ia menjelaskan kondisi fiskal Pemprov Kalteng Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan yang signifikan. APBD Provinsi Kalteng Tahun 2026 sebesar Rp 5,4 triliun, turun cukup besar dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp 10,3 triliun.

“Ini merupakan tantangan besar bagi kita semua. Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi besar dan terukur terhadap belanja seluruh OPD,” imbuhnya.

Dalam kondisi fiskal terbatas seperti ini, Gubernur menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi semakin penting.

“Tanpa situasi yang aman dan kondusif, efisiensi anggaran tidak akan menghasilkan manfaat maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Polda Kalteng memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia pun mengajak seluruh jajaran Polda Kalteng untuk menjaga integritas dan profesionalisme, melakukan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, menghindari segala penyalahgunaan kewenangan, serta mengedepankan pendekatan humanis dan restorative justice, namun tetap tegas terhadap kejahatan. (dew/rnh)