PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 secara virtual melalui konferensi video dari Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya pada Senin (29/11/2021).

Tampak hadir mendampingi Gubernur Kalteng mengikuti kegiatan penyerahan DIPA tersebut, di antaranya Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka, serta Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Andi Arsyad.

Penyerahan secara virtual DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 ini sendiri dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta. Presiden tampak didampingi, antara lain oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Dengan mengucap bismilahirrahmanirrahim, dengan ini saya serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam arahannya.

Kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah se-Indonesia, Presiden Joko Widodo pada kesempatan itu mengingatkan kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 yang pada tahun 2022 masih menjadi ancaman dunia, termasuk Indonesia. Presiden pun meminta agar berbagai langkah antisipasi dan mitigasi disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan program pemulihan ekonomi nasional.

“Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” pinta Presiden Joko Widodo.

Presiden kemudian mengatakan bahwa APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral. Presiden mengharapkan, sebagai presidensi G20, Indonesia dapat menunjukkan aksi nyata dan komitmen pada green dan sustainable economy. Presiden juga berharap APBN 2022 bisa membangkitkan perekonomian. “APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural,” harap Presiden.

Presiden selanjutnya menegaskan 6 fokus kebijakan utama di tahun 2022. Pertama, melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, peningkatan SDM unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

Di akhir arahan, Presiden Joko Widodo kembali menyatakan bahwa ancaman pandemi harus diantisipasi dengan sebaik mungkin. “Sekali lagi, di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita, Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” pungkas Presiden. (set/eka)