Gubernur Kalteng Sugianto Sabran memimpin Rakor Penanganan Banjir di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (23/1/2024).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka menyikapi kondisi cuaca yang terjadi beberapa hari ini yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah.

Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Sugianto Sabran didampingi Wakil Gubernur (wagub) Edy Pratowo di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (23/1/2024).

Rakor membahas penanganan banjir dan antisipasi kondisi cuaca ke depan. Turut hadir dalam Rakor, antara lain Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng Ahmad Toyib, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul, Kepala Basarnas Palangka Raya A.A. Ketut Alit Supartana, Kasrem 102/Pjg, Kepala BMKG Kalteng, serta Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II dan III.

Dilaporkan oleh Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng Ahmad Toyib, banjir di Kalteng telah melanda 1 Kota, yaitu Palangka Raya, serta 5 Kabupaten, yaitu Murung Raya, Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, dan Kotawaringin Barat, dengan total Kepala Keluarga (KK) terdampak sebanyak 49.808 orang.

Dari sejumlah Kabupaten/Kota terdampak tersebut, terdapat 3 Kabupaten yang telah menetapkan Status Darurat Bencana, yaitu Murung Raya, Kapuas, dan Barito Utara.

Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng menjelaskan bahwa upaya penanganan bencana banjir telah dilakukan secara baik dan sinergis di lapangan serta bencana banjir telah mengalami penurunan, namun dampaknya masih dirasakan luas.

“Diperlukan peningkatan upaya penanganan pengungsi dan dampak banjir dan pemulihan sarana prasarana vital,” ungkapnya.

Sementara itu, BMKG Kalteng memberikan informasi bahwa prediksi harian pada Bulan Januari di wilayah Kalteng menunjukkan potensi curah hujan ringan sampai lebat cukup merata. Untuk itu, perlu diwaspadai potensi penambahan air di aliran sungai Kalteng terutana di Sungai Barito dan sekitarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Pemprov Kalteng melalui Gubernur mengambil langkah segera menetapkan Status Tanggap Darurat yang berlaku 10 hari pada 23 Januari – 1 Februari 2024.

Status Tanggap Darurat ini diambil agar Pemprov Kalteng dapat membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang telah melakukan intervensi kejadian bencana tersebut.

“Dibantu TNI/Polri, saya minta cepat turun (ke lapangan, red), perhatikan kekurangan bahan untuk anggota yang turun membantu. Jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan dan meninggal di saat banjir dan pasca banjir,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur meminta agar koordinasi antar instansi diperkuat dan fokus pada upaya pasca banjir khususnya terkait kesehatan dan dapur umum agar dilengkapi bekerja sama dengan Dinas Sosial.

Gubernur juga mengingatkan agar Bulog bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan langkah penanganan inflasi di 3 Kabupaten DAS Barito.

“Kita sama-sama turun, jangan terpisah-pisah. Perhatikan daerah pinggir sungai, dibantu semuanya. Kita berdoa semoga tidak ada korban jiwa,” harap Gubernur. (dew/bow)