Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan arahan dalam Rakor dengan Pimpinan BUMD, Asosiasi Usaha, Direktur Utama Perusahaan Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan, serta Pimpinan Perusahaan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Kamis (12/6/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Hal itu disampiakan Gubernur dan Wagub saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) dengan Pimpinan BUMD, Asosiasi Usaha, Direktur Utama Perusahaan Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan, serta Pimpinan Perusahaan Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

“Pertemuan ini bukan sekadar koordinasi, tetapi wujud komitmen kita bersama untuk memperkuat kemandirian fiskal atau keuangan daerah, yaitu dengan lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Gubernur dalam arahannya di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Kamis (12/6/2025).

Gubernur menegaskan komitmen para pelaku usaha yang ada di Kalteng untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Gubernur meminta komitmen para pelaku usaha untuk taat membayar pajak, menggunakan bank lokal dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Kalteng dalam transaksi keuangan, menggunakan plat nomor Kalteng untuk mobil atau kendaraan operasional seperti kendaraan berat, melaksanakan program CSR yang bisa berguna bagi masyarakat, merekrut penduduk lokal sebagai karyawan, serta membeli bahan bakar di Kalteng dengan tujuan adanya pembayaran pajak bahan bakar kenderaan bermotor.

“Masih ada potensi besar, terutama sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan melalui Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan opsen Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB),” ungkapnya.

Semakin besar PAD, menurut pejabat kelahiran Sampit ini, akan semakin banyak pembangunan yang dilakukan mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya, hingga bantuan kesejahteraan sosial.

Meski ada peningkatan realisasi atau capaian PAD pada tahun 2024, kontribusinya masih belum optimal terhadap total pendapatan daerah.

Banyak potensi belum tergarap, Gubernur memberi contoh, seperti alat berat yang belum terdata, penggunaan air permukaan yang belum tercatat dan pengukuran Volume Air Permukaan yang belum akurat, serta peredaraan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ilegal bukan dari Wajib Pajak yang terdaftar dan kendaraan yang beroperasional pada perusahaan yang masih berplat luar daerah, sehingga berakibat hilangnya potensi penerimaan daerah.

“Mengatasi hal ini, perlu langkah strategis dan terpadu. Penguatan integrasi data antar instansi dan membangun sinergitas serta komitmen dari Kabupaten/Kota harus menjadi dasar kebijakan fiskal berbasis bukti, terutama di pertambangan, perkebunan, dan transportasi industri,” tegasnya.

Sementara itu, Wagub Edy Pratowo mengungkapkan komitmen dirinya dan Gubernur adalah seluruh masyarakat Kalteng hingga pedalaman bisa merasakan akses pembangunan yang adil dan merata.

“Momentum bersama dan memberi kontribusi positif untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah,” tuturnya. (ira/fen)