Sahli Ekeubang Yuas Elko, mewakili Gubernur Kalteng, secara virtual menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (8/9/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), secara virtual menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (8/9/2025).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dirangkai dengan pembahasan mengenai perkembangan situasi Kamtibmas serta optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Tingkat inflasi nasional pada Agustus 2025, disampaikan Mendagri Tito Karnavian, sebesar 2,31% (y-o-y) dan -0,08% (m-t-m).

“Inflasi terjaga di angka yang baik,” ujarnya.

Dalam paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti diungkapkan deflasi dipengaruhi oleh harga sejumlah komoditas, seperti tomat, cabai rawit, dan telur ayam ras.

Sementara itu, pada minggu pertama September 2025, sebanyak 7 Provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 30 Provinsi mengalami penurunan, dan 1 Provinsi relatif stabil.

Komoditas penyumbang kenaikan IPH di 7 Provinsi adalah cabai merah dan cabai rawit. Adapun beberapa komoditas yang mempengaruhi perubahan IPH, yakni bawang merah, bawang putih, beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng, dan telur ayam ras.

Penurunan harga beras, menurut Mendagri, tidak lepas dari upaya intervensi yang dilakukan pemerintah. Untuk itu, ia mendorong Bulog dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama merealisasikan penyaluran Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), di antaranya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) seperti yang telah dilaksanakan serentak pada Agustus 2025 lalu dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Terkait situasi Kamtibmas, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan aksi unjuk rasa dan solidaritas tercatat berjumlah 228 aksi yang tersebar di 35 Provinsi sejak 25 Agustus 2025. Demonstrasi anarkis terjadi di 42 Kabupaten/Kota, sedangkan demonstrasi damai terjadi di 102 Kabupaten/Kota.

Apabila terjadi konflik sosial, Mendagri meminta semua pihak terkait untuk melakukan langkah antisipasi, penghentian kekerasan secepat mungkin, rekonsiliasi dan rehabilitasi untuk mendamaikan dan mencari solusi melalui dialog, serta melakukan langkah rekonstruksi pasca kejadian.

“Diharapkan, langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan di tingkat atas ini dapat mendinginkan suasana,” harap Mendagri.

Sebagaimana Rakor 2 September 2025 lalu, Mendagri pun mengingatkan Kepala Daerah, antara lain untuk melaksanakan rapat dengan Forkopimda guna mengendalikan situasi, menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat, menggelar kegiatan damai dan pro rakyat, tidak flexing, menggunakan bahasa santun, melakukan perbaikan fasilitas, serta mengaktifkan Siskamling.

Selanjutnya, terkait upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2025 mencapai 23,85 juta orang dan miskin ekstrem mencapai 2,38 juta orang.

Dengan demikian, menurutnya, kemiskinan harus turun 0,86% per tahun untuk mencapai target 5% pada 2029. Dan, dikatakannya, mengendalikan inflasi adalah salah satu kunci keberhasilan menurunkan angka kemiskinan.

“Angka kemiskinan sejalan dengan laju inflasi. Jadi, pemerintah berusaha menanggulangi inflasi untuk menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya yang menambahkan bahwa dalam program penanggulangan kemiskinan, seluruh Pemerintah Daerah dapat mengakses dashboard Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Koordinator (Kemenko) PM.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 1,36 juta jiwa. Berdasarkan data kemiskinan terkini, menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, tingkat kemiskinan di Indonesia turun 0,54% dari 9,03% pada Maret 2024 menjadi 8,47% pada Maret 2024. Sebanyak 18 Provinsi berada di bawah rata-rata nasional dan 20 Provinsi berada di atas rata-rata nasional.

Kalteng tercatat berada di bawah rata-rata nasional meski mengalami kenaikan dari 5,17% pada Maret 2024 menjadi 5,18% pada Maret 2025.

Menanggapi pelaksanaan Rakor inflasi hari ini, Sahli Ekeubang Yuas Elko mendorong dinas terkait di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, khususnya Dinas Sosial, untuk segera menyelesaikan pemutakhiran data kemiskinan atau penerima bantuan melalui DTSEN.

“Update data, laporkan data terkait dengan ini supaya tidak dobel dan di-SK-kan Gubernur penerimanya tadi. Itu yang nomor satu untuk program Kartu Huma Betang datanya di Dinas Sosial,” tegasnya.

Terkait tingkat kemiskinan Kalteng yang mengalami kenaikan pada tahun ini, Yuas mendorong semua pihak terkait untuk terus meningkatkan penyaluran Beras SPHP di Bumi Tambun Bungai.

“Terus berjalan, ya, SPHP, Gerakan Pangan Murah,” pungkas Sahli Yuas Elko. (ran/fen)