Top Menu

  • Alur Permohonan PPID
  • ARTIKEL
  • BERITA
  • Blog
  • Cart
  • Checkout
  • Contact Us
  • EMAIL
  • FOTO
  • GALERI
  • Home Page
  • Home Page Eight
  • Home Page Five (No Sidebar)
  • Home Page Four
  • Home Page Seven
  • Home Page Six
  • Home Page Three
  • Home Page Two
  • INFOGRAFIS
  • KONTAK
  • LPPD Tahun 2018
  • My Account
  • Player Embed
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
  • PROFIL
  • Profil PPID
  • Sample Page
  • Search Videos
  • Shop
  • SIARAN PERS
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • Struktur Organisasi PPID
  • TUGAS DAN FUNGSI
  • Tugas dan Wewenang PPID
  • User Videos
  • VIDEO
  • VIDEO
  • Video Category
  • Video Tag
  • VISI DAN MISI
  • Visi dan Misi PPID

Main Menu

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK

logo

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK
Umum
Home›Umum›Jadi Pilot Project, Kalteng Siap Implementasikan Kebijakan Satu Peta

Jadi Pilot Project, Kalteng Siap Implementasikan Kebijakan Satu Peta

By Biro Adpim
14/09/2022
966
0
Share:

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus mendorong implementasi kebijakan satu peta (one map policy) di 5 Provinsi yang menjadi pilot project atau proyek percontohan. Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan 14 Kabupaten/Kota menjadi pilot project implementasi kebijakan satu peta bersama 4 Provinsi lainnya, yakni Riau dengan 10 Kabupaten/Kota, Papua dengan 8 Kabupaten, Sulawesi Barat dengan 3 Kabupaten, dan Kalimantan Timur dengan 7 Kabupaten. Demikian disampaikan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar secara virtual, Rabu (14/9/2022), dalam rangka percepatan pelaksanaan Stranas PK khususnya terkait pelaksanaan aksi kebijakan satu peta.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan harapan bahwa dari pertemuan ini dapat diketahui kendala yang dihadapi kelima Provinsi yang menjadi pilot project dalam implementasi kebijakan satu peta sehingga dapat diberikan masukan untuk mengatasinya. Sebab, berdasarkan data tahun 2021, tumpang tindih tata ruang dengan kawasan hutan masih mencapai 22,8% luas nasional atau lebih dari 43,5 juta hektare (Ha). “Kebijakan ini untuk mewujudkan Indonesia yang berkepastian, Indonesia yang semakin bersih,” tegas Nurul Ghufron.

Sementara itu, dalam kesempatan pertama menyampaikan paparan dari Aula Jayang Tingang, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyampaikan bahwa terdapat perbedaan luas kawasan non hutan dan kawasan hutan dalam sejumlah peraturan yang dirilis pemerintah. Dicontohkannya, kawasan non hutan yang semula mencapai 33% berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2003, menyusut menjadi sekitar 17% berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015.

“Saya sangat senang pertemuan ini diiniasi KPK supaya ini bisa diselesaikan, supaya ada kepastian. Tanpa ada kepastian, pergerakan ekonomi bisa terlambat. Ini bisa menghambat investasi juga,” urai Gubernur yang berharap pula kebijakan satu peta ini bisa menyelesaikan permasalahan batas wilayah antar desa, antara desa dan kelurahan, serta menyelesaikan permasalahan batas antar provinsi secara berkeadilan.

Adanya kepastian tersebut, menurut Gubernur, selain dapat meredam konflik lahan, juga diharapkan dapat menciptakan kepastian pajak dan mempersempit ruang untuk korupsi. Bahkan, Gubernur mengusulkan adanya pemutihan pajak apabila dimungkinkan. Selanjutnya, terkait regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Gubernur berharap peraturan yang ada tidak sering berubah seiring pergantian pucuk pimpinan. Gubernur mengusulkan adanya pertemuan lanjutan dengan Kementerian terkait, seperti Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat implementasi kebijakan satu pintu. KPK pun merespon positif usulan Gubernur Kalteng.

Hadir mendampingi Gubernur di Aula Jayang Tingang sore ini, antara lain Wakil Gubernur Edy Pratowo, Sekretaris Daerah Nuryakin, dan sejumlah Kepala OPD terkait. Rakor ini juga dihadiri secara virtual oleh Kepala Daerah dari 4 Provinsi pilot project lainnya atau yang mewakili, termasuk Kepala Daerah dari Kabupaten/Kota pilot project. (ran/fen)

Tagskebijakan satu petaKPKStranas PK
Previous Article

Musprov Tetapkan Sekda Nuryakin Sebagai Ketua DPP ...

Next Article

Gubernur: Ketahanan Pangan Kalteng dari Desa Sebagai ...

Share:

Biro Adpim

Related articles More from author

  • Umum

    Peran KAD Diharapkan Makin Optimal untuk Ciptakan Iklim Usaha Bebas Korupsi di Kalteng

    29/09/2022
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Wakil Gubernur Edy Pratowo Ikuti Acara Peluncuran Monitoring Center Prevention sekaligus Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional

    31/08/2021
    By Biro Adpim
  • Umum

    Wagub Kalteng Hadiri dan Buka Secara Resmi Diskusi Panel dalam Rangka Percepatan Stranas PK

    07/12/2021
    By Biro Adpim
  • Umum

    Wagub Hadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024

    20/12/2022
    By Biro Adpim
  • Umum

    Wagub Kalteng Hadiri Launching SPI KPK RI Melalui Daring

    22/01/2025
    By Biro Adpim
  • Umum

    Gubernur Kalteng Apresiasi Hadirnya Sekolah Intensif KPK di Kalimantan Tengah

    22/10/2021
    By Biro Adpim

  • Umum

    Gubernur Kalteng Pimpin Upacara Sumpah Pemuda Ke-98, Serukan Semangat Patriotisme dan Kepedulian

  • Umum

    Pemerintah Pastikan Lansia Bisa Dapatkan Vaksin Kedua meskipun di Faskes yang Berbeda

  • Umum

    Pastikan Kesiapan Jalur Mudik dan Balik Lebaran, Gubernur Agustiar Sabran Tinjau Jalan Lingkar Luar Palangka Raya

Berita Terkait

  • 16/11/2026

    PORPROV XIII Tinggal Menghitung Hari, Sekda Kalteng Cek Kesiapan Venue di Sport Center Pangkalan Bun

  • 16/11/2026

    Perkuat Sektor Pariwisata dan Investasi, Gubernur Agustiar Sabran Resmikan Fugo Hotel Palangka Raya

  • 16/11/2026

    Lanjutkan Pemberian Bantuan bagi Masyarakat Kalteng Terdampak Karhutla, Pemprov Kembali Salurkan Ribuan Paket Sembako di Kabupaten Kobar

  • 16/11/2026

    Senantiasa Bersama Masyarakat Kalteng Hadapi Dampak Karhutla, Pemprov Kembali Salurkan Bantuan Pangan di Sukamara

  • 15/11/2026

    Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Karhutla Kalteng Terus Berlanjut, Pemprov Kembali Salurkan Ribuan Paket Sembako di Kotim

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. RTA Milono No.1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Johni Sonder, S.STP, M.Si