Wagub Kalteng Edy Pratowo menghadiri secara virtual Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (17/4/2023) pagi.

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, pasokan dan harga komoditas kebutuhan masyarakat perlu dipantau. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintau Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mengantisipasi kenaikan harga signifikan maupun memastikan ketersediaan dan stabilisasi stok kebutuhan barang/jasa bagi masyarakat.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah melalui konferensi video dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur pada Senin (17/4/2023) pagi.

Rapat rutin yang digelar secara hybrid ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Turut hadir langsung bersama Mendagri, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini.

Sejumlah paparan dan poin penting disampaikan dalam rapat koordinasi ini, di antaranya paparan oleh Menteri Kesehatan terkait transformasi kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang saat ini memasuki tahap pembahasan di DPR RI dan diprediksi memiliki implikasi yang cukup luas termasuk ke daerah-daerah. Kemudian, paparan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS terkait sejumlah data statistik dan perkembangan harga menjelang Lebaran. Selain itu, paparan penting juga disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional tentang strategi Badan Pangan Nasional dalam memastikan ketersediaan dan stabilisasi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 2023.

Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan menyampaikan, antara lain RUU Kesehatan akan mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia, menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada upaya mencegah orang sehat menjadi sakit, mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas, meningkatkan kemandirian nasional di sektor farmasi dan alat kesehatan, serta meningkatkan ketahanan dalam menghadapi krisis kesehatan kini dan mendatang.

Kemudian, RUU tersebut juga akan meningkatkan efisiensi pembiayaan, mengoptimalkan pendanaan kesehatan, dan mengefektifkan koordinasi Kementerian/Lembaga di sektor kesehatan, meningkatkan produksi tenaga medis dan kesehatan berkualitas, memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan kesehatan, menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kesempatan pendidikan spesialis dan jaminan kesejahteraan, serta mempertegas syarat dan standar kualitas tenaga medis dan kesehatan WNA praktik di Indonesia.

“Pesan saya kepada seluruh Kepala Daerah, Rancangan Undang-Undang ini merupakan inisiatif DPR dan Pemerintah mendukung karena sesuai dengan inisiatif transformasi kesehatan nasional. Kami mengharapkan agar para Kepala Daerah, (yaitu) Gubernur, Wali Kota, dan Bupati bisa mengonsolidasikan seluruh Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD agar mendukung, memahami Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini, dan memastikan implementasi RUU Kesehatan ini berjalan dengan baik,” ucap Menteri Kesehatan dalam paparannya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS saat memaparkan sejumlah data statistik dan perkembangan harga menjelang Lebaran menyebutkan bahwa inflasi triwulan pertama tahun 2023 relatif terkendali. “Inflasi tahun ke tahun ini sebesar 4,97%,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS.

Dalam data yang disampaikan, dipaparkan juga bahwa angka inflasi bulan ke bulan (Maret 2023 terhadap Februari 2023) sebesar 0,18%, kemudian inflasi tahun kalender (Maret 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 0,68%.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS membeberkan kelompok komoditas yang mengalami kenaikan. “Nah, Bapak/Ibu, yang perlu kita sama-sama perhatikan di sini adalah kelompok komoditas yang mengalami kenaikan, yaitu makanan, minuman, dan tembakau, kemudian perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta transportasi. Jadi, transportasi di sini terlihat mengalami inflasi yang paling tinggi, yaitu sebesar 13,72% di antara paket kelompok komoditas yang lain. Sementara andilnya, adalah 1,64%. Nah, ini yang mungkin perlu kita waspadai bersama,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional dalam paparannya menyebutkan bahwa perkembangan angka inflasi yang relatif terkendali ini dinilai cukup baik, sehingga berdampak positif terhadap stabilitas sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat. “Alhamdullilah, komoditas, seperti daging sapi, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras tetap stabil selama bulan puasa ini (Ramadan) dan kita harapkan sampai dengan Lebaran nanti. Kemudian juga ini tentunya berkat kerja sama dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah yang telah mendukung pengendalian inflasi pangan,” kata Kepala Badan Pangan Nasional.

Lebih lanjut, Kepala Badan Pangan Nasional juga melaporkan kepada Mendagri terkait ketersediaan pangan secara umum dalam Prognosa Neraca Pangan Nasional Periode Januari-Mei 2023. “Kami laporkan, Pak Tito, bahwa secara umum stok pangan nasional dalam kondisi aman,” ucapnya. (renn)