PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengadakan video conference dengan Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Jumat (3/4/2020). Video conference digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Terbatas Penanganan Penyebaran Covid-19 (Virus Corona), Kamis (2/4/2020) kemarin.

Dalam video conference kali ini, disampaikan arahan Kemendagri kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia terkait langkah-langkah antisipasi penanganan penyebaran Covid-19. Pengarahan tersebut dilaksanakan dengan pembagian waktu, sebagai berikut: pukul 08.00-10.00 WIB untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, dan Bali; pukul 10.00-12.00 WIB untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan; dan pukul 13.00-15.00 WIB untuk wilayah Jawa dan Sumatera.

Video conference Sekda Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri dengan Kemendagri dalam hal ini diwakili Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik dan Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Hari Nur Cahya Murni, antara lain juga diikuti Direktur Pelaksanaan Anggaran, Sekda wilayah regional Kalimantan, dan sejumlah Bupati/Walikota.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Fahrizal Fitri menyampaikan kondisi terkini Covid-19 di Kalteng. Dikatakannya, hingga Jumat (3/4/2020), terkonfirmasi 11 orang Positif Covid-19 dengan 2 orang sudah dinyatakan sembuh dan 9 orang masih dalam perawatan. Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 652 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sekitar 40 orang.

Sekda juga menyampaikan, berkenaan dengan penanganan Covid-19, Provinsi Kalteng telah membentuk Gugus Tugas yang dipimpin oleh Gubernur Sugianto Sabran. Selain itu, Kalteng telah berstatus Tanggap Darurat per tanggal 20 Maret 2020. Dalam hal ini, Pemprov berkoordinasi dengan Forkopimda dan mendorong Kabupaten/Kota di Kalteng untuk melakukan hal yang sama guna menekan penyebaran Covid-19 di Bumi Tambun Bungai.

Berkenaan dengan penggunaan anggaran, sampai saat ini Dana Tak Terduga yang telah digunakan untuk Belanja Tak Terduga di Kalteng sejumlah Rp 18,57 miliar. Kerjasama dijalin dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal proses penggunaan Dana Tak Terduga ini, mulai dari perencanaan, pengadaan, monitoring dan evaluasi. “Kita tidak ingin proses dalam penggunaan Dana Tak Terduga ini menjadi permasalahan di kemudian hari,” jelas Sekda Fahrizal Fitri sembari menyampaikan terima kasih atas arahan Kemendari terkait penggunaan Dana Tak Terduga serta refocusing dan relokasi anggaran selama penanganan Covid-19.

Saat ini Kalteng kembali menyiapkan anggaran Rp 30 miliar untuk Anggaran Tak Terduga. “Kami juga sudah membuat skenario seandainya wabah Covid-19 nantinya berkembang. Kami akan menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 500 miliar dalam rangka penanganan Covid-19 di Kalimantan Tengah,” papar Sekda.

Untuk persediaan bahan pokok terutama beras, menurut Sekda, dipastikan aman untuk 7 bulan ke depan. Adapun untuk produksi padi lokal, pada Bulan April dan Mei akan ada panen dan Gubernur telah membuat kebijakan untuk membeli semua produksi padi di Kalteng. Kebijakan ini diambil guna menjaga stok bahan pokok di Kalteng, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Tidak hanya berbicara penanganan Covid-19, Kalteng juga mengantisipasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Sektor UMKM, kuliner, transportasi, petani, nelayan, dan buruh dinilai sebagai pihak-pihak yang rentan terdampak oleh adanya wabah Covid-19. “Kami akan memberikan stimulus-stimulus bantuan kepada mereka dan saat ini dalam proses pendataan. Kita akan siapkan untuk dampak ini kurang lebih Rp 300 miliar,” ungkap Sekda yang menambahkan saat ini juga sedang disusun kegiatan-kegiatan bersifat padat karya tunai untuk membantu mereka.

Dikatakan Sekda, kendala yang saat ini dihadapi adalah masalah kebutuhan alat kesehatan seperti alat pelindung diri (APD) dan masker. Berkenaan dengan APD dan masker, menurut Sekda, sebenarnya IKM yang ada di Kalteng bisa mengolahnya, tetapi yang masih menjadi kendala adalah masalah bahan. “Jadi kita berharap, walaupun kita telah melakukan order, kebutuhan kita bisa terpenuhi. Kemarin kita mendapatkan bantuan 2000 APD dari Pusat dan itu sudah didistribusikan ke Kabupaten/Kota,” imbuh Sekda.

Selanjutnya, berkenaan dengan pengawasan di daerah perbatasan, saat ini telah dibangun Posko untuk mengawasi pergerakan manusia yang keluar-masuk Kalteng. Selain itu, juga dilakukan patroli bersama TNI/Polri untuk membubarkan kerumunan massa.

Di sektor pendidikan, saat ini sekolah telah diliburkan selama jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang jika keadaan mendesak. Saat ini juga telah diambil kebijakan bekerja di rumah untuk ASN, di samping terus dilakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. (rani/inge/eka)