Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran memberikan arahan terkait prioritas utama pada program Tim Pokjanal Posyandu pada Rapat Tim Pokjanal Posyandu Provinsi Kalteng di Ballroom M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (14/3/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas. Di mana, percepatan penurunan stunting juga telah ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat serta masuk dalam strategi nasional. Karena itu, perlu dirancang dan dibentuk Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi Kalteng.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng Aryawan, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda), membuka Rapat Tim Pokjanal Posyandu Provinsi Kalteng di Ballroom M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (14/3/2023). Aryawan menyampaikan dengan adanya kegiatan hari ini, akan muncul pemikiran-pemikiran maupun ide-ide yang dapat dikembangkan sebagai dasar penyusunan kebijakan-kebijakan, merumuskan masalah-masalah dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya Penguatan Pokjanal Posyandu dan Sistem Informasi Terpadu.

Rapat Tim Pokjanal Posyandu Provinsi Kalteng dengan tema “Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Peran Posyandu di Kalimantan Tengah” ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas pihak-pihak terkait dalam upaya memantapkan pembinaan dan pengembangan Pokjanal Posyandu di masing-masing tingkatan.

“Melalui pembentukan Pokjanal Posyandu, diharapkan adanya koordinasi yang baik dan sinergitas program, sehingga pada akhirnya dapat terinventarisirnya data jumlah dan kegiatan Posyandu mulai tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota”, ujar Aryawan.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran memberikan arahan terkait prioritas utama pada program Tim Pokjanal Posyandu, yaitu untuk mengatasi dan menurunkan angka stunting di Kalteng dengan menunjuk ke Perangkat Daerah Provinsi Kalteng sebagai Yanda dan Bunda Posyandu (Bapak dan Ibu Asuh) yang nantinya akan dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalteng.

“Dengan adanya Bapak dan Ibu Asuh di Kalimantan Tengah, kita turut berkontribusi terhadap penanganan stunting. Dan, karena adanya program kerja dari masing-masing OPD terkait untuk ikut membantu mengelola Posyandu, locus stunting nantinya akan dikelola oleh DWP yang ada di Provinsi,” ujar Ivo.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Ketua I TP PKK Provinsi Kalteng Nunu Andriani dan Kepala OPD terkait. (may/eka)