PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengunjungi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Palangka Raya, Sabtu (6/8/2022).

Pada kunjungannya tersebut, Fatoni mengapresiasi berbagai inovasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Samsat Kota Palangka Raya.

Fatoni menyampaikan berbagai inovasi dan terobosan yang telah dilakukan Samsat Kota Palangkaraya akan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan sehingga tingkat kepatuhan masyarakat semakin meningkat. Melalui kepatuhan membayar pajak, akan berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dan menjadi primadona,” tegas Fatoni.

Berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Samsat Kota Palangka Raya, antara lain wajib pajak dapat menggunakan aplikasi Samolim dengan mengunduh diaplikasi Google AppStore di Ponsel untuk melakukan pembayaran dan pengesahan pembayaran PKB. Kemudian, tanda bukti akan dikirim ke alamat masing-masing.

Inovasi lainnya adalah layanan SiJempol. Wajib pajak dengan kondisi khusus, seperti difabel, Lansia, dan wajib pajak dengan kondisi sakit dapat menggunakan layanan ini. Mekanisme dari layanan SiJempol adalah wajib pajak hanya perlu menghubungi call center SiJempol untuk kemudian didatangi petugas penanganan pajak di tempat yang telah disepakati sebelumnya.

Selain itu, Fatoni mengatakan inovasi dan terobosan lainnya yang telah diterapkan oleh Samsat Palangka Raya adalah Samsat Malam, Samsat Car Free Day (CFD), Samsat Pasar, dan Samsat Keliling.

“Semua inovasi ini dapat meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada wajib pajak. Silakan lakukan inovasi dalam rangka meningkatkan PAD dan memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat,” imbau Fatoni.

Lebih lanjut, Fatoni mengemukakan berbagai kendala yang dialami Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain luasnya jangkauan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PKB.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, Fatoni mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi dan mengoptimalkan PKB. Strategi yang dapat dilakukan, antara lain memperbanyak pelayanan jemput bola yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mengoptimalkan pelayanan online serta melakukan sosialisasi secara masif.

“Pentingnya mengajukan formasi pegawai khusus yang menangani pajak dan melakukan pelatihan Bimtek di bidang perpajakan dan administrasi keuangan. Kemudian, penerapan secara konsisten reward dan punishment serta gencar melakukan sosialisasi pada berbagai kesempatan dan kegiatan yang dilakukan masyarakat,” imbuh Fatoni.

Dalam kunjungan tersebut, Fatoni turut didampingi Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Kaspinor. (dew/ist-ditjen keuda)