Masuk Tahap Uji Publik Monev KIP 2026, Pemprov Kalteng Berkomitmen Permudah Masyarakat Dapatkan Informasi dan Sampaikan Aspirasi
Masuk Tahap Uji Publik Monev KIP 2026, Pemprov Kalteng Berkomitmen Permudah Masyarakat Dapatkan Informasi dan Sampaikan Aspirasi
JAKARTA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali lolos ke tahap Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026. Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo hadir pada Uji Publik ini yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didampingi Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng Adiah Chandra Sari, Wagub menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan dari Tim Panelis yang terdiri atas Ketua Bidang Regulasi Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Rini Purwandari, Executive Director of The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, serta Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Desiana Samosir.
“Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi, salah satunya kita sudah membuat kanal Satu Data Kalteng. Kemudian, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi dan memudahkan mereka untuk menyampaikan aspirasi, salah satunya kita membuat kanal Lapor Pak Gub, di mana itu 1×24 jam,” jelas Wagub dalam wawancara di sela kegiatan.
Selain itu, lanjut Wagub, Pemprov juga telah menyediakan 1500 Starlink bagi masyarakat pedalaman yang mengalami blank spot internet. “Jadi, ini salah satu pentingnya keterbukaan informasi publik itu diberikan supaya apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi tentang pembangunan bisa balance dengan masukan dari masyarakat,” imbuhnya seraya berharap keterbukaan informasi publik Kalteng semakin baik ke depannya.
Penilaian Monev KIP Tahun 2026 tidak hanya fokus pada pemenuhan standar layanan informasi, tetapi juga pada dampak kebijakan keterbukaan terhadap masyarakat. Mengusung tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”, Presentasi Uji Publik diarahkan untuk mengukur komitmen pimpinan, efektivitas kebijakan, dan dampak implementasi keterbukaan informasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. (Ran/Ist/Foto: MMC Kalteng)
