PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didampingi Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, pada Kamis (27/5/2021).

Rakor ini digelar dalam rangka membahas percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng serta upaya penanganan COVID-19. “Saya berkunjung ke Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka untuk berdiskusi secara langsung dan virtual dengan daerah kabupaten/kota dua hal. Yang pertama adalah mengenai realisasi belanja APBD serta penanganan COVID-19,” ungkap Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan persnya usai Rakor.

Mendagri menjelaskan bahwa percepatan realisasi APBD sangat penting bagi pemulihan ekonomi di tengah pandemi. “Kita tahu bahwa belanja pemerintah itu belanja yang utama di tengah masa pandemi ini. Kita harapkan belanja Pemerintah Pusat maupun Daerah secara agregat atau secara akumulatif total, terutama di kuartal kedua ini dapat dipercepat realisasinya dalam rangka untuk memulihkan ekonomi kita,” jelas Menteri Tito Karnavian.

Mendagri pun menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo berulang kali memerintahkan agar realisasi belanja pemerintah dipercepat, namun harus benar-benar tepat sasaran. “Jadi, daerah harus juga memberikan kontribusi untuk mempercepat belanjanya, tapi belanjanya harus tepat sasaran, yang bisa membangkitkan ekonomi program-programnya, tidak hanya sekedar habis uang saja,” tegas Mendagri.

Selanjutnya, Menteri Tito Karnavian mengatakan cukup puas dengan perkembangan realisasi APBD di Kalteng, namun akan terus memonitor. Mendagri juga meminta dukungan semua stakeholders, khususnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk mengawal percepatan realisasi belanja tersebut.

“Saya sudah diskusi, saya mendengarkan apa masukan yang cukup positif di Kalimantan Tengah, di mana realisasi belanja sudah, apa, cukup baik meningkat, bahkan ada yang sudah mencapai hampir 30 persen, ada juga memang yang di bawah 20 persen, tapi sudah memiliki komitmen untuk menaikkan,” ucap Mendagri.

Sebelumnya, saat berlangsung Rakor, Wagub Edy Pratowo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalteng pada triwulan I tahun 2021 memang mengalami kontraksi sebesar minus 3,12% akibat melemahnya sektor pertambangan dan kendala administrasi pemerintahan serta jasa konstruksi, namun diyakini akan jauh membaik di kuartal-kuartal berikutnya. “Kami tetap optimis pada triwulan II dan III dapat kembali menuju arah positif karena sektor pemerintahan sudah mulai normal dengan didukung panen raya pada sektor Food Estate serta peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit,” ungkap Wagub.

Dilaporkan juga mengenai realisasi APBD Provinsi Kalteng per 25 Mei 2021 mencapai 26,52% dari total Rp 4,8 triliun, yakni Rp 1,2 triliun. Sedangkan serapan realisasi keuangan secara keseluruhan untuk kabupaten/kota se-Kalteng, mendekati Rp 3 triliun atau 17,35%. Adapun salah satu kendala penyerapan anggaran di kabupaten/kota adalah adanya refocusing Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 untuk penanganan COVID-19, sehingga harus melakukan realokasi beberapa kegiatan prioritas.

Wagub kemudian mengemukakan sejumlah langkah percepatan penyerapan anggaran yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, antara lain: menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota di mana target pajak Tahun 2020 yang disalurkan pada bulan Mei sebesar Rp 241 miliar lebih; pembayaran Multi Years Contract tahap II pada akhir bulan Mei 2021 sebesar Rp 560 miliar; telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka menindaklanjuti PMK Nomor 17/PMK.07/2021; mendorong SKPD dalam percepatan pelaksanaan kegiatan/lelang; dan percepatan penyelesaian administrasi keuangan.

Wagub Edy Pratowo juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 42 miliar lebih untuk penanggulangan COVID-19 pada bidang kesehatan, dengan realisasi 47,24 %, yaitu sebesar Rp 20 miliar lebih. Kemudian, disiapkan juga alokasi perlindungan sosial dan dukungan ekonomi mencapai Rp 109 miliar lebih, dengan realisasi Rp 7 miliar lebih atau 6,61%. “Diharapkan, dengan adanya alokasi ini, dapat menstimulus percepatan pemulihan ekonomi daerah di Wilayah Kalimantan Tengah,” pungkas Wagub.

Lebih lanjut, Rakor ini turut dihadiri, antara lain Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Mochamad Ardian N., Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri, Kasrem 102/Pjg Kolonel Czi Wakhyono, dan Wakajati Marang, serta sejumlah Bupati/Wali Kota. (set/dmr/eka)