Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi pada Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalteng dalam Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekaligus Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (22/5/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Menteri Koordinator (Menko) Pangan RI Zulkifli Hasan memberikan apresiasi penuh atas sambutan hangat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) beserta jajaran Forkopimda dan Bupati/Wali Kota.

Apresiasi tersebut terkait dengan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdesus).

“Sambutan terhadap Kopdes (Koperasi Desa) Merah Putih luar biasa. Bahkan, Kota Palangka Raya sudah 100% terbentuk, Musdesus hampir seluruhnya sudah terlaksana. Sudah di atas rata-rata nasional yang terbentuk,” ujar Menko Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekaligus Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (22/5/2025).

Menko menerangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan prioritas utama Program Presiden Prabowo untuk peningkatan ketahanan pangan serta menjawab keresahan masyarakat terkait rantai pasok panjang dan tengkulak, kesulitan lapangan kerja di desa, harga bahan pokok tidak stabil, akses kesehatan, dan rentenir.

Untuk itu, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025, Menko Pangan diberikan tugas untuk mengkoordinasi percepatan pembentukam 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pelaksanaan pemantauannya melalui Satuan Tugas.

Di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, terdapat susunan Satgas di mana Gubernur/Bupati/Wali Kota menjadi Ketuanya.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan itu sendiri melalui skema yang diawali dengan Musdesus, pengurusan Akta oleh Notaris, dan pengesahan Koperasi oleh Kementerian Hukum.

“Target capaian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbadan hukum adalah tanggal 30 Juni 2025,” jelas Menko Zulkifli Hasan.

Adapun unit bisnis Koperasi Merah Putih, meliputi Simpan Pinjam, Toko Sembako, Klinik, Apotek Desa, Gudang, dan Logistik Desa.

Terkait hal itu, Menko Zulkifli Hasan meminta ada political will dari Gubernur/Bupati/Wali Kota, yaitu keberpihakan pada rakyat. Karena, tanpa itu, program tidak bisa berjalan.

“Mudah-mudahan program Presiden yang sarat untuk kepentingan rakyat, terutama untuk pedesaan, bisa kita selesaikan bersama-sama,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Agustiar Sabran menekankan komitmennya terkait pembentukan Koperasi Merah Putih ini.

“Kami semua jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan berkomitmen untuk mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah Kalimantan Tengah,” ungkap Gubernur. (dew/ben)