PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri acara Peluncuran Gerakan Cinta Zakat Tingkat Provinsi Kalteng di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Rabu (5/5/2021).

Acara yang diselenggarakan secara hybrid (perpaduan online dan offline) ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat di provinsi Kalteng setelah sebelumnya diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 15 April 2021.

Dalam sambutannya, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalteng Mustain Khaotami menjelaskan bahwa gerakan cinta zakat bertujuan untuk optimalisasi potensi zakat. “Gerakan cinta zakat ini bertujuan mengoptimalisasi penghimpunan potensi zakat dan nantinya akan diproyeksikan untuk 8 golongan yang telah ditentukan,” jelas Ketua Baznas Kalteng.

Pada acara tersebut, dilaksanakan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, Baznas Provinsi Kalteng, dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalteng (Bank Kalteng) tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari aparatur sipil muslim di lingkungan Pemprov Kalteng.

“Penandatanganan kerja sama ini pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk menggemakan Gerakan Cinta Zakat, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” jelas Sekda.

Sekda Fahrizal Fitri mengatakan penandatangan ini untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi ASN muslim yang ingin menyisihkan sebagian dari penghasilannya, sebagai salah satu pemenuhan kewajiban seorang muslim.

Seperti diketahui, sebelumnya, Gubernur Kalteng telah menerbitkan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.5/721/KESRA/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara yang Muslim di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hadir pula mengikuti acara tersebut, antara lain Direktur Utama PT Bank Kalteng Yayah Diasmono, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otto Fitriandy, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng. (rik/eka)