PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, mengikuti video conference Rapat Koordinasi (Rakor) Program Peningkatan Penyediaan Pangan di Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Eka Hapakat, Kamis (18/06/2020).

Rakor dipimpin oleh Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan turut diikuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Jalil.

Rakor membahas kesiapan pemerintah pusat dalam merealisasikan program Food Estate atau ketahanan pangan untuk nasional di Kalimantan Tengah, tepatnya di dua kabupaten, yakni Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Menteri Airlangga beserta jajaran menteri terkait lainnya mengetengahkan data dari hasil kunjungan lapangan sebelumnya ke dua kabupaten tersebut.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan bahwa kita harus yakin program ini dapat berjalan dengan kajian mendalam pada daerah yang menjadi andalan, mengintensifkan konsultasi publik dengan kampus-kampus di Kalimantan Tengah, serta asistensi AMDAL bekerjasama dengan PUPR. Sementara Menteri PUPR Basoeki Hadi Moeljono menyatakan optimis setelah kunjungan lapangannya bahwa dalam 2 tahun ke depan rehabilitasi lahan dan land clearing dapat diselesaikan. Basoeki menyebutkan masalah utama di lapangan adalah irigasi, banjir, dan nutrisi tanahnya. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan konsep Food Estate yang akan diwujudkan bukan hanya tanaman padi saja, melainkan juga peternakan dan kebun buah. Di bidang ini nantinya diharapkan selain didukung anggaran APBN, juga dapat masuk investasi BUMN.

Dengan perhitungan yang realistis saat ini, para menteri di bawah koordinasi Menteri Perekonomian menyimpulkan untuk berkonsentrasi mengerjakan seluas 148.000 hektare, dengan mata anggaran tahun 2020 akan difokuskan dulu pada 30.000 hektar. Kementerian LHK melakukan finalisasi studi, Menteri ATR akan melakukan IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah), dan Menteri PUPR akan menyiapkan irigasinya. Sedangkan sisanya, akan dianggarkan dan dibicarakan pada tahun 2021. Diharapkan, segera ada rencana aksi untuk tindak lanjut dalam waktu dekat antar kementerian terkait.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri secara konsisten menyatakan kesiapannya. Terkait lahan seluas 30.000 hektar yang akan menjadi fokus pada mata anggaran 2020 ini, Sekda mengungkapkan bahwa area itu merupakan area eks transmigrasi yang sebelumnya telah bersertifikat. “Hanya apakah sekarang para pemiliknya masih menempatinya atau sudah beralih, hal tersebut harus ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri ATR Sofyan Jalil siap menelusurinya melakui IP4T.

Sekda menambahkan, seandainya akan ada pengembangan lebih lanjut, Pemerintah Provinsi siap memfasilitasi wilayah mana yang akan dikembangkan.

Kesiapan juga disampaikan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat serta Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo yang turut serta dalam video conference ini. Keduanya menyatakan siap mendukung ketahanan pangan nasional di wilayahnya dan masyarakat di dua kabupaten menunjukkan antusiasmenya.

Turut mendampingi Sekda Fahrizal Fitri dalam Rakor tersebut, yaitu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy, Kadis TPHP Sunarti, Kadisnakertrans Rivianus Syahril Tarigan, Kadis PUPR Shalahuddin, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rojikinnor, Ketua Tim Pokja Percepatan Pembangunan Food Estate Eka Nor Taufik, serta Kakanwil ATR/BPN Kalteng Pelopor. (dew/dmr/renn/bow/ben)