TAMIANG LAYANG – BIRO PKP. Mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya hadir di tengah-tengah masyarakat yang menggelar unjuk rasa penutupan Jalan Pertamina di Kabupaten Barito Timur, Selasa (15/10/2019). Kehadiran pemerintah di tengah massa pengunjuk rasa diharapkan bisa meredam situasi dan jalan dapat dibuka kembali.

Penutupan Jalan Pertamina dilakukan anak perusahaan PT Pertamina, yakni PT Patra Jasa sebagai upaya optimalisasi. Namun, pemeliharaan dan pendataan angkutan batu bara menuai pro dan kontra, antara lain dari Asosiasi Angkutan Batu Bara Barito Timur dan sejumlah perusahaan yang menggunakan jasa angkutan batu bara tersebut atau menggunakan jalan tersebut dalam operasionalnya.

Wagub Habib Ismail mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada PT Patra Jasa untuk membuka Jalan Pertamina. “Pemerintah wajib hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu makanya kami datang ke sini dan meminta kepada Patra Jasa. Permintaan kita hari ini dibuka dan hari Kamis kami akan mengadakan pertemuan antara Patra Jasa, PT Rimau, dan mungkin PT-PT yang lain untuk membicarakan tindak lanjutnya bagaimana,” kata Wagub seraya menjelaskan bahwa pertemuan dilakukan di Kantor Gubernur secara tertutup, namun hasilnya akan segera dipublikasikan.

Sementara ini, Pemerintah Provinsi sudah menyurati PT Pertamina Pusat mengenai status jalan ini, apakah masih akan dikelola oleh perusahaan plat merah tersebut atau diserahkan kembali ke pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. “Itu akan kita lihat tatkala pertemuan dengan Pertamina Pusat dan juga Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Selepas menemui para pengunjuk rasa, Wagub mengadakan pertemuan dengan pimpinan Rimau Grup. Pertemuan di Kantor Rimau Grup tersebut digelar secara tertutup.

Sementara itu pada hari yang sama, Wagub juga mengadakan pertemuan dengan Wakil Bupati Bartim dan Asisten III Setda Kabupaten Bartim di Kantor Bupati Bartim.

Ditemui wartawan seusai pertemuan tersebut, Wagub menjelaskan bahwa pihaknya ingin mendengar langsung dari pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan ini. “Karena ini sudah termasuk sesuatu yang meresahkan masyarakat sampai ada demo-demo. Jadi kami pengen melihat dan juga pengen dengar dari masyarakat serta dari pemerintah. Juga kita akan bertemu dengan perwakilan-perwakilan perusahaan,” jelas Wagub.

Wagub menambahkan, pihaknya juga akan memanggil Pertamina dan perusahaan-perusahaan yang lain untuk duduk bersama membicarakan masalah ini agar produktivitas sumber daya alam di kabupaten ini tetap berjalan karena itu menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jadi andaikata itu ditutup, tentu semuanya akan mangkrak, macet, dan juga tidak akan bagus untuk perekonomian kita, khususnya karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan batubara yang memang cuma mengandalkan jalan itu. Tentunya adaikata itu tutup, tidak bisa ngangkut, berarti ada PHK dan yang di-PHK adalah masyarakat kita. Kita akan mencari win-win solution, jalan keluar yang terbaik yang tidak merugikan pihak manapun,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Habib Ismail menyinggung kemungkinan Jalan Pertamina dikembalikan pengelolaannya ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten sebagaimana peraturan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Dalam pengaturan HPH, apabila perusahaan pemegang HPH sudah berhenti beroperasi, maka secara otomatis hak tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah. “Banyak jalan-jalan kita yang bekas HPH. Kita mengharapkan Pertamina juga seperti itu,” kata Wagub. (ran)