Sekda Linae Victoria Aden menyampaikan Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalteng Terhadap Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapur Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (16/9/2026).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Linae Victoria Aden, mewakili Gubernur, menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S. Dohong di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (16/9/2026).

Dalam Rapur ini, Sekda menyampaikan Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Provinsi Kalteng Terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Menanggapi saran, masukan, dan pertanyaan dari Fraksi PDIP, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sepakat APBD Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antarwilayah. Selain itu, Pemprov Kalteng juga mendukung percepatan perluasan jaringan listrik PLN.

Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar dan PKB, Pemprov Kalteng menyampaikan apresiasi atas perhatian terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kualitas belanja yang terarah, serta disiplin fiskal untuk menghasilkan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Nasdem, Pemprov Kalteng telah melakukan perhitungan dan mengarahkan SiLPA untuk membiayai belanja yang telah ditentukan penggunaannya serta memenuhi kewajiban daerah yang harus diselesaikan.

Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra, Pemprov Kalteng menjelaskan Defisit Rp 350 miliar telah mempertimbangkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik sepanjang Tahun Anggaran 2026, Pemprov Kalteng memprioritaskan penguatan sektor agraria melalui peningkatan produktivitas petani miskin di desa, serta Pemprov Kalteng mendukung hilirisasi industri. “Terkait Karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan pengalaman penanganan tahun 2026 sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan, deteksi dini, dan pengurangan risiko pada Tahun Anggaran 2027,” imbuhnya.

Kemudian, berkenaan dengan Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, Pemprov Kalteng menjaga keseimbangan fiskal dalam penyelenggaraan program pemerintah dan defisit terjadi ketika Pendapatan Daerah belum mampu menutup kebutuhan anggaran, sehingga diperlukan disiplin anggaran. Adapun terkait kenaikan inflasi dan perlambatan ekonomi, hal itu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD 2027. Terakhir, menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PAN, Pemprov Kalteng terus menjaga keselarasan antara KUA-PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 agar kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Sementara itu, untuk mengatasi pemadaman listrik yang masih terjadi, Pemprov Kalteng terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan keandalan jaringan, mempercepat penanganan gangguan, memperluas akses listrik, serta meningkatkan kualitas informasi dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, terkait ketersediaan dan distribusi BBM, Pemprov Kalteng memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak terkait lainnya untuk pemantauan stok dan distribusi, peningkatan kelancaran pasokan, penyaluran BBM bersubsidi secara tepat sasaran, serta percepatan penanganan kendala distribusi. (Nov/Ben)