Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sri Widanarni secara resmi membuka Seminar Ketahanan Pangan di Hotel M Bahalap Palangka Raya, Senin (27/11/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan. Membangun ketahanan wilayah dinilai sangat penting dan menjadi sebuah keharusan agar memiliki perekonomian yang kuat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng menggelar seminar terkait ketahanan pangan. Kegiatan tersebut dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng Sri Widanarni.

“Mitigasi risiko kegagalan akibat perubahan iklim yang dibarengi optimasi pemanfaatan sumber daya dan diversifikasi produk untuk diversifikasi pangan perlu dilakukan dan mendesak untuk dilaksanakan,” kata Sri Widanarni dalam sambutan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng yang dibacakannya pada kegiatan tersebut di Hotel M Bahalap Palangka Raya, Senin (27/11/2023).

Kalteng merupakan salah satu provinsi yang ditunjuk menjadi lokasi Program Food Estate yang dikelola oleh Kementerian Pertanian di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas untuk tanaman padi seluas 165.000 Ha serta yang dikelola Kementerian Pertahanan di Kabupaten Gunung Mas untuk tanaman singkong seluas 60.000 Ha.

Food Estate diharapkan berkesinambungan, berkelanjutan, dan memberikan multiplier effect bagi pembangunan daerah, peningkatan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat Kalteng, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemandirian dan ketahanan pangan secara nasional.

“Pemerintah Daerah dan kita semua tentu saja sangat mendukung agar pembangunan kawasan Food Estate  di Kalimantan Tengah sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional berhasil,” ungkapnya.

Pemerintah mencanangkan Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional atau Proyek Strategis Nasional (PSN) Lumbung Pangan Nasional tersebut sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan serta menjadikannya solusi mengatasi ketergantungan impor pangan melalui pembukaan lahan di berbagai wilayah di Indonesia.

“Kesinambungan dan keberlanjutan proyek atau program perlu mendapat perhatian dan pemikiran yang serius agar anggaran negara maupun daerah yang sudah digelontorkan dapat dioptimalkan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ira/eka)