Gubernur Kalteng Agustiar Sabar memimpin Rakor penanggulangan Karhutla bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (30/7/2026) malam.

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI). Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto hadir memberi arahan dalam kegiatan Rakor bersama Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati (Wabup) tersebut di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur pada Kamis (30/7/2026) malam.

Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan laporan terkait Karhutla di Kalteng. Dalam laporannya, Gubernur mengungkapkan sinergi dan kolaborasi bersama dengan dukungan TNI dan Polri akan memudahkan penanggulangan bencana Karhutla. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama BMKG telah mengambil langkah cepat dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2026 melalui diseminasi informasi dan supervisi ke sejumlah Kota/Kabupaten rawan Karhutla,” ungkapnya.

Melalui forum Rakor ini, dirinya berharap dukungan BNPB bagi Kalteng dapat dilanjutkan dan diperkuat guna mendukung upaya pengendalian Karhutla secara lebih terpadu dan optimal.

Pemprov Kalteng meminta dukungan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca, percepatan penambahan helikopter water bombing, mesin pompa jinjing, sumur bor, selang, dan Dana Siap Pakai BNPB untuk mendukung operasi pemadaman darat, sehingga penanganan Karhutla dapat berjalan lebih optimal dan meringankan beban APBD Kota/Kabupaten. “Rakor ini sebagai langkah nyata mewujudkan Karhutla Terkendali dan Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam arahannya menuturkan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian terhadap ancaman Karhutla dengan menginstruksikan penguatan mitigasi dini, Operasi Modifikasi Cuaca, serta kesiapan helikopter pemadam. “Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ditunjuk Presiden untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan,” tuturnya.

Dia juga meminta kepada para Kepala Daerah yang rawan Karhutla untuk menetapkan Status Siaga Darurat, menghindari pembakaran di area rawan, melakukan patroli secara rutin, menggunakan teknologi sistem pemantauan titik api dan pemetaan risiko, serta menciptakan sekat bakar buatan, jalur hijau, dan embung air untuk upaya pencegahan teknis. “Pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait,” tandasnya.

Untuk diketahui, luas lahan terbakar di Kalteng, yaitu 3.096,52 hektare (APL 673,92 hektare dan kawasan hutan 2.395,60 hektare). Sedangkan relawan yang terlibat pemadaman, yaitu Binaan Dishut dan BPBD Provinsi sebanyak 3.000 anggota, Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 2.200 orang, serta seluruh unsur yang terlibat, baik Pemprov Kalteng, TNI, Polri, Manggala Agni, maupun relawan lainnya, sebanyak 10.700 orang. (Ira/Rnh)